LMND Tuntut Nasionalisasi PT Freeport

JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)  menuntut Nasionalisasi PT Freeport untuk kesejahteraan rakyat IndonesiaSelain itu, LMND juga  mendesak dihentikannya operasi Militer dan kekerasan di Papua

BACA JUGA: Bawa Backing, Direksi BUMN Bakal Dipecat

"Selama puluhan tahun imperialis terlibat langsung dalam menjarah kekayaan alam Indonesia, seperti tambang, hutan, pertanian, dan seluruh potensi aset milik rakyat Indonesia," kata ketua LMND, Lamen Hendra Saputra kepada JPNN, Kamis (10/11).

Dikatakanya, modal-modal asing begitu mudahnya menguasai dan dengan rakus merampok sebagian besar perekonomian Indonesia, seperti telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, perbankanParahnya lagi, pihak asing turut andil campur tangan dalam menyusun Undang-Undang yang pro neoliberalisme di Indonesia, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Kelistrikan, UU Migas, UU Minerba, UU Perguruan Tinggi, UU Penanaman Modal

BACA JUGA: Blok Mahakam Bakal Dikelola Pertamina

"Kenyataannya kekayaan alam yang melimpah tak sanggup digunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat negeri," ucapnya.

Lamen menyebutkan, kekayaan alam diseluruh wilayah Indonesia yang kini dikuasaai oleh pihak asing meliputi tambang dan mineral sehingga pemerintah tidak mampu mensejahterakan kehidupan rakyat, banyak rakyat menjadi korban akibat lahan-lahannya dijadikan lahan operasi penambangan oleh pihak asing Seperti, Freeport, Newmont, Caltex, dan Inco.

Persoalan yang terjadi kini di Papua merupakan bentuk kolonialisasi kembali, bentuk penjajahan gaya baru, dimana perusahaan asing PT Freeport mengeruk tambang emas dan tembaga di tanah Papua, ironisnya pihak Indonesia sendiri hanya mendapat 1 persen dan pihak Freeport mendapat 99 persen," bebernya.

Menurut Lamen, sejak 1967 Freeport beroperasi, rakyat Indonesia masih berada dalam kemiskinan massalBayangkan kata dia, keberadaan tambang Freeport sendiri memilik nilai buku sebesar 20 dollar milyar atau setara 190 trilyun yang sejatinya hasil yang didapat mampu untuk mensejahterakan rakyat.

Ditegaskanya, ketidakmampuan pemerintahan SBY-Boediono mengelolah sendiri kekayaan alam guna memajukan dan mensejahterakan kehidupan rakyat merupakan bukti gagalnya rezim SBY-Boediono dalam menjalankan amanah UUD 1945.

"Rakyat Indonesia tidak bisa berdiam diri menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan aset-aset kekayaan alamnya ketangan kekuasaan imperialis-neolib

BACA JUGA: Divestasi Saham Newmont, Pemerintah Diminta Patuhi UU

Untuk itu rakyat Indonesia harus merebut kembali apa yang menjadi haknya, mengembalikan kembali kedaulatan rakyat atas negeri ini," tandas Lamen.(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Perusahaan Migas Asing Pengemplang Pajak