jpnn.com - JAKARTA - Aktivis 1990 menilai kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dari Koalisi Merah Putih (KMP), terkait lolosnya Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU Pemilihan Kepala Daerah disebabkan lemahnya lobi politik KIH.
"Kawan-kawan aktivis 90-an juga mengkritik tajam KIH, peristiwa (lolosnya) UU Pilkada merupakan bagian kelemahan KIH dalam lobi-lobi politik. Ini tidak mereka antisipasi," kata aktivis 90, Irwan Suhanto di sela-sela jumpa pers bertajuk 'Rakyat Bersatu, Menghadang Kudeta Kedaulatan Rakyat', di Jakarta, Senin (13/10).
BACA JUGA: Evaluasi Penurunan Gas PT KPI Sesuai Arahan Rudi Rubiandini
"Kita lihat lolosnya Undang-undang MD3, untuk pertama kali partai pemenang pemilu tidak menjadi pimpinan dewan, ini juga kelemahan dan tidak diantisipasi (KIH)," lanjut Irwan yang juga pendiri Indonesia Movement Study and Analysis Center (Imosac) itu.
Dia pun meminta KIH maupun Jokowi-JK lebih luwes dalam menjalin komunikasi, termasuk dengan partai lain di luar KIH.
"Kalau misalnya membangu komunikais dengan partai di luar KIH, atau ada menteri (kabinet Jokowi) di luar KIH, itu dalam politik hal biasa saja," katanya.
BACA JUGA: PM Malaysia dan Australia Dipastikan Hadiri Pelantikan Jokowi
Dalam dialektika politik, Irwan menjelaskan, pasti selalu ada yang suka atau tidak. Karenanya, kata dia, pemerintah Jokowi-JK harus lebih luwes menjalin komunikasi.
Aktivis 1990 lainnya, Boedi Djarot menilai bahwa apa yang dilakukan KMP merupakan upaya menjegal Jokowi-JK. "Jelas. Mereka (KMP) beralibi apapun, saya berani katakan mereka menjegal. Ini tidak sehat untuk perkembangan demokrasi," kata Djarot.
BACA JUGA: KMP-KIH Berbagi Kekuasaan di MPR
Dia mencontohkan, UU MD3, itu tidak memberikan hak politik kepada wakil rakyat di KIH. Dia pun menilai UU MD3 maupun UU Pilkada, itu tidak berlandaskan Pancasila, melainkan hanya kepentingan KMP. "Kelihatan sekali jongosnya partai di KMP," ungkap Djarot.
Dia mengatakan, aktivis 90 akan memberi dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan Jokowi-JK. Dia pun berharap, Jokowi-JK nantinya tetap berada di jalur yang benar, yakni tetap menjalankan program yang pro rakyat.
Djarot menegaskan, pihaknya tidak berada pada posisi mendukung KIH maupun KMP. "Tapi kami Koalisi Rakyat Indonesia yang akan tetap mengawal," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dilantik, Polri Kerahkan 22 Ribu Personel
Redaktur : Tim Redaksi