LPJKN: Pelaku Usaha Perlu Miliki ISO

Rabu, 11 Mei 2011 – 20:00 WIB

JAKARTA - Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN),  Malkan Amin mengatakan usaha bidang konstruksi di Indonesia cukup menjanjikanMenurutnya, sebagai negara berkembang, pembangunan infrastruktur begitu pesat sehingga pengusaha dalam negeri harus meningkatkan kemampuan untuk bisa bersaing agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

"Ini merupakan kesempatan bagi siapa saja bag insan jasa konstruksi di tanah air untuk turut ambil bagian di dalamnya," tegas Malkan Amin saat melakukan pertemuan dengan Institut Lembang Sembilan (L-9) di kantor LPJKN, Jakarta, Rabu (11/5)

BACA JUGA: Banyak Kasus, Laporan Pajak Justru Meningkat



Pernyataan itu disampaikan Malkan menyikapi rencana Institut Lembang Sembilan (L-9)  menggelar Rembuk Konstruksi Nasional di Batam, Kepulauan Riau, dan Balikpapan, Kalimantan Timur yang mempertemukan secara langsung semua insan jasa konstruksi dengan pemerintah
Untuk itu, LPJKN secara kelembagaan mendukung penuh kegiatan rembuk tersebut.

Malkan menjelaskan untuk bisa bersaing dengan asing, pelaku usaha jasa konstruksi Indonesia  harus punya permodalan yang cukup, manajemen yang baik dan juga kepemilikan peralatan yang esensial harus dimiliki

BACA JUGA: Kemendag Ambil Alih Pembayaran Kontribusi ICO

Selain itu, para pelaku usaha juga harus turut serta dalam ISO (International Organization for Standarization) agar pelaksanaan pekerjaannya dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat mutu


Kegiatan yang diselenggarakan L-9 bekerja sama LPJKN itu akan membahas mengenai regulasi dan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur nasional serta hal-hal tekhnis yang terkait pembangunan infrastruktur wilayah.

Dalam kaitannya dengan regulasi dalam sektor jasa konstruksi, akan dibahas mengenai implementasi dari UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) sehingga berbagai permasalahan yang timbul dapat diangkat dan dibahas bersama-sama, untuk dicarikan solusi.

Ketua Panitia Rembuk Konstruksi Nasional, Moh Rapsel Ali mengatakan bahwa salah satu hal mendasar yang juga akan dijadikan materi pembahasan adalah alokasi anggaran dan implementasi dalam pembangunan infrastruktur nasional

BACA JUGA: Pemerintah Tolak Hapus Subsidi

Hal itu disebut menjadi sangat strategis, mengingat adanya kesepakatan pada KTT ASEAN baru-baru ini yang mencanangkan ASEAN Inter-connectivity pada 2012 mendatang

"Untuk itulah kami dari Institut L-9 menawarkan sebuah terobosan untuk pengalokasian 25 persen subsidi nasional untuk pembangunan infrastruktur," ujar Rapsel Ali.

Rapsel juga mengemukakan, dalam hal implementasi teknis di lapangan, masih kerap dijumpai beberapa kendala terkait koordinasi lintas sektoralAdanya conflict of interest dari masing-masing sektor sering mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur nasional.

"Makanya melalui kegiatan ini, setiap insan jasa konstruksi bersama pemerintah pusat dan daerah serta lembaga legislatif bisa menyamakan visi menatap percepatan pembangunan secara maksimal," katanya

Dalam pertemuan kemarin juga terungkap bahwa Rembuk Konstruksi Nasional akan menghadirkan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu IIPanitia juga mengagendakan Wakil Presiden Boediono hadir membuka rembuk di Batam pada Jumat 10 Juni mendatang

"Seluruh kementerian, BUMN dan instansi terkait konstruksi, baik langsung maupun tidak, kita undang dalam rembuk di Batam dan BalikpapanKarena itu, kita berharap seluruh insan jasa konstruksi nasional tidak melewatkan kesempatan ini," tandasnya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Setujui Pelunasan Utang TPPI


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler