LSM Galang Dana Gempa Harus Diaudit

Senin, 18 Januari 2010 – 18:31 WIB

JAKARTA - Dua mantan Ketua Umum Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Kota Padang (Bako IKK Padang) di Jakarta, H Sudirman Munir SH dan Irzan Said mendesak semua pihak yang selama ini melakukan penggalangan dana dengan alasan membantu korban gempa bumi yang terjadi di Padang 30 September 2009, segera mengumumkan hasil auditnya kepada publikMenurut mereka berdua, kalau para pihak belum melakukan audit, masyarakat penyumbang berhak mengauditnya dengan cara menunjuk tim auditor.

"Keharusan untuk mengumumkan hasil audit tersebut sangat penting dan strategis guna menjaga kepercayaan publik terhadap banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM)

BACA JUGA: DPP Hanya Libatkan Ketua DPD Provinsi

Kalau belum diaudit, masyarakat berhak mengauditnya" kata Sudirman dan Irzal di Jakarta, Senin (18/1).

Audit ini sangat penting terutama terhadap LSM yang selama ini telah menggunakan jasa perbankan dalam mengumpulkan dana dengan mengatasanamakan bantuan untuk para korban bencana alam gempa bumi
"Audit dimaksud terbilang mendesak mengingat kondisi riil Kota Padang saat ini relatif mulai membaik ,sementara ada diantara LSM yang menklaim bahwa membaiknya kondisi tersebut lebih dikarenakan dari usaha mereka, dan pemerintah kota dinilai mereka sama sekali tidak berbuat," tegas Irzan.

Klaim itu tentu harus dibuktikan agar tidak membingungkan masyarakat dan menjadi fitnah

BACA JUGA: Ary Muladi: Saya Sekeluarga Was-was

Apalagi menjelang berlangsungnya Pilkada serentak untuk memilih gubernur dan sejumlah bupati dan walikota di Sumatera Barat
"Ini harus clear dulu agar fitnah tersebut tidak berkelanjutan hingga menelan korban," kata Irzan.

Sementara Sudirman Munir mendesak pihak berwajib untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah melakukan fitnah dan menebar kebencian dengan cara memperalat bencana alam untuk menyerang pemerintah kota

BACA JUGA: Keputusan Kasus Susno Dirahasiakan

"Saya tidak dalam kapasitas membela siapa-siapa, tapi kalau ada pihak yang mengklaim relatif membaiknya kondisi Kota Padang saat ini dikarenakan oleh upaya LSM,  lalu menilai Pemko Padang tidak berbuat apa-apa, ini sangat tendensiusSaya sarankan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, terutama terhadap penilaian LSM yang menyebut Pemko tidak berbuat apa-apa," saran Sudirman Munir.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Bako IKK Padang di Jakarta, Ir Zulhefi Sikumbang menegaskan bahwa sebuah audit merupakan sebuah kebutuhan organisasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap LSM"Karena itu, Posko Peduli Bencana Kota Padang yang bernaung di bawah Bako IKK Padang di Jakarta saat ini telah memasuki tahap penyelesaian audit oleh salah satu audit independen di JakartaPaling dua atau tiga minggu ke depan selesai dan segera diumumkan publik," kata Zulhefi.

Hal lain yang juga dia ungkap, dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Padang, Bako IKK Padang sudah lama melakukan kerjasama dengan pihak Ikatan Keluarga Padang (IKP)"Kerjsama Bako dan IKP Padang sangat solid dan kami berkomitmen soliditas tersebut akan tetap dijaga dan tidak akan terpengaruh dengan situasi politik apapun," ungkap Zulhefi Sikumbang.

Dia juga mengungkap kekecewaannya terhadap sebuah LSM di Kota Padang yang mengklaim bahwa dialah yang paling berjasa terhadap proses pemulihan Kota Padang yang berjalan relatif membaik"Saya pikir tindakan tersebut jelas-jelas mengecilkan LSM lainnya dan sudah menjurus ke arah fitnahApalagi LSM tersebut diduga telah memobilisir masyarakat pedagang korban gempa bumi yang saat ini ditempatkan di lokasi penampungan sementara di Jalan Permindo Kota Padang untuk melakukan aksi demo, kekerasan dan anarkis serta tindakan bermusuhan terhadap Pemko Padang."

Baik Zulhefi, Sudirman Munir maupun Irzan Said menghimbau agar warga Kota Padang tidak terprovokasi oleh berbagai hasutan dan fitnah yang pada akhirnya akan merugikan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumbar"Satu hal yang harus diingat oleh dunsanak di kampung, demo, tindak kekerasan apalagi fitnah serta kebencian tidak akan mampu menyelesaikan persoalanApalagi menjelang Pilkada mendatangKalau memang ada kebijakan pemko yang dinilai tidak pada tempatnya, dialog adalah forum yang paling terhormat untuk menyelesaikannya dan itu sesuai dengan kultur orang Minang yang egaliter dan demokraktis dalam memecahkan berbagai masalah," saran Zulhefi(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Atasi Kemacetan, Dephub Minta Pemda DKI Bersinergi


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler