JAKARTA -- Keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan untuk terlibat dalam pengelolaan PT PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013, sudah matangMelalui perusahaannya, PT Toba Sejahtera, Luhut telah menyiapkan US$ 700 juta untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum
BACA JUGA: Indosiar Diakuisisi, Pemilik EMTK Bisa Dipidana
Hanya saja, keinginan akuisisi mayoritas saham yang selama ini dikuasasi NAA itu nantinya akan dilakukan bersama-sama Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba.Luhut menjelaskan, dana sebesar itu akan dikucurkan oleh dua bank, yakni Deutsche Bank dan BNP Paribas
Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan lanjutan dengan pihak pemerintah mengenai keinginan mengakuisisi 58,88 persen saham Inalum itu, pria kelahiran Simanggala, Tapanuli, itu mengatakan, belum ada pembahasan
BACA JUGA: Hatta Awasi Ketat Proyek Jumbo BUMN
"Kita tunggu saja bagaimana pemerintahDia yakin, rencana pengambilalihan Inalum pasca 2013 tidak akan mengalami langkah mundur, terkait dengan porsi saham yang akan diberikan kepada pemda
BACA JUGA: BBM Subsidi Haram Bagi Orang Kaya Bukanlah Fatwa
Berkaca dari pengelolaan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT), tentara yang lama berkarir di Kesatuan Baret Merah Kopassus itu makin yakin bahwa Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba pasti mendapat porsi saham."Newmont saja pemda bisa mendapatkan saham, apalagi ini Inalum, yang hampir 30 tahun kita tidak mendapatkan apa-apa," ujarnya.
Dia juga mengingatkan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho agar terus melakukan koordinasi dengan 10 bupati/walikota terkait"Beliau (Gatot, red) cukup paham mengenai masalah iniBeliau pasti tidak bisa meninggalkan pemerintah kabupaten/kotaAspirasi pemda tingkat dua itu memang harus didengar," ujar Luhut.
Luhut beberapa waktu lalu juga pernah menjelaskan, jika nantinya dana sudah disediakan konsorsium bank, maka Pemprov dan 10 pemkab/kota tidak perlu lagi mengeluarkan dana, alias mendapatkan golden shareLuhut juga sudah membuat perkiraan kasar, jika 58,88 saham itu bisa dikuasasi, maka pemda bisa mendapatkan pemasukan sekitar Rp 35 miliar per tahun
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan keterlibatan PT TS dalam pengelolaan PT Inalum pascahabisnya kontrak dengan Jepang pada 2013 mendatangSejumlah alasan dikemukakan mantan Ketua Kaukus Anti Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Pertama, kemampuan PT TS diragukan"Dengan latar belakang dan kemampuan teknis operasional yang dimiliki, kita tidak yakin bahwa TS akan mampu menjalankan fungsinya," ujar mantan anggota DPD itu dalam seminar bertema "Pengelolaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 23 Juni 2010 silam.
Alasan kedua, lanjut Marwan, model kerjasama pemda dengan pihak swasta, di banyak daerah sudah terbukti hanya menguntungkan piha swastanya saja, sedang pemda lagi-lagi tidak banyak mendapatkan keuntunganDia memberi contoh kasus kerjasama pemda NTB dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), juga dalam kasus Blok Cepu.
"Kita khawatir, karena pola bagi hasil yang tidak relevan, penguasaan saham oleh TS menimbulkan kerugian besar bagi daerah, seperti banyak terjadi dalam kerjasama daerah dengan sawstaKerjasama dengan swasta itu, yang untung besar swasta, pemdanya ditipu," ujar Marwan
Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahunInvestasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan II
Pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persenPara petinggi di Jakarta sudah memastikan, Master Agreement akan diputus 2013Diperkirakan dibutuhkan dana US$ 723 juta atau sesuai nilai buku perusahaan, untuk mengambilalih 58,88 saham itu(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Impor Film Hollywood Dibuka Lagi
Redaktur : Tim Redaksi