JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan mantan Walikota Medan AbdillahSama dengan hukuman yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (DKI), MA menjatuhkan hukuman empat tahun penjara
BACA JUGA: Jaksa Agung: Saya Tak Tahu Rencana Pertemuan Polri-KPK
Hanya saja, untuk hukuman mengganti kerugian negara, MA mewajibkan Abdillah membayar Rp12,1 miliarBACA JUGA: DPD Minta Penguasa Cina Dialog dengan Muslim Uyghur
Sedang vonis pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dibacakan 22 September 2008, Abdillah dihukum 5 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,82 miliar.Juru Bicara MA, Hatta Ali menjelaskan, putusan kasasi MA dibacakan oleh majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko, anggotanya Mansur Kartayasa, Hamrat Hamid, Sofyan Natabaya, dan H Hutagalung
BACA JUGA: Mabes Polri Sesalkan Cara Penangkapan Syech Puji
Isinya, menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum KPK dan mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa," kata Hatta Ali saat dihubungi JPNN, Rabu (15/7).Dijelaskan Hatta Ali, Abdillah dinyatakan tidak bersalah pada dakwaan primairNamun, terbukti bersalah dalam dakwaan subsider."Terdakwa divonis selama empat tahun penjara dan harus membayar denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurunganTerdakwa juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 12,1 miliarJika tidak dapat membayar dalam waktu satu bulan, maka hukuman ditambah selama tiga tahun," paparnyaSeperti diketahui, Abdillah terjerat kasus korupsi APBD Medan 2002-2006 dan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan total kerugian negara menurut perhitungan jaksa KPK mencapai Rp53 miliar.
Pada 21 Januari 2009 lalu, PT DKI telah membacakan putusan banding yang diajukan Abdillah dengan hukuman vonis 4 tahun penjara dan Abdillah harus mengembalikan Rp23 miliar ke kas negaraSaat itu Juru Bicara PT DKI, yang juga anggota majelis hakim banding Abdillah, Madya Suhardja,SH menjelaskan, majelis hakim PT DKI juga mengukuhkan putusan hakim pengadilan tipikor bahwa Abdillah tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan pasal ini dalam dakwaan primer, baik untuk kasus damkar maupun APBD.
"Abdillah hanya melanggar pasal 3 jo.pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana," ungkap Madya saat ituatas putusan PT DKI itu, Abdillah mengajukan kasasiBegitu pun, jaksa KPK juga mengajukan kasasi(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR akan Gelar Paripurna Luar Biasa
Redaktur : Tim Redaksi