jpnn.com - KEPOLISIAN menduga rantai distribusi beras subsidi masih memiliki kelemahan.
Kebocoran beras subsidi rawan terjadi pada tahap akhir distribusi, yaitu ketika berada di gudang Bulog.
BACA JUGA: Gawat! Jutaan Ton Beras Subsidi Rusak di Tangan Mafia
Itu adalah titik terakhir sebelum beras didistribusikan ke perusahaan rekanan atau masyarakat
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya menjelaskan, penentu kebijakan impor beras subsidi adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
"Di tahap awal ini masih relatif aman karena penentuannya bersama," ujar dia.
Selanjutnya, impor beras subsidi dilakukan Bulog sesuai dengan instruksi kedua kementerian. Dalam tahap itu, tingkat kerawanannya juga masih kecil. Nah, ketika beras sampai di Indonesia dan disimpan di gudang Bulog, risiko penyelewengan terbesar muncul. "Sebab, pendistribusiannya bisa melenceng dan tidak sesuai tujuan impor," ucap Agung.
Jumlah beras yang mencapai jutaan ton juga menjadikan pengawasan yang dilakukan Bulog cukup sulit. Pasalnya, beras itu terpecah dalam beberapa titik gudang.
BACA JUGA: Lagi, Kapal Berbendera Vietnam Ditangkap
"Dalam gudang Bulog ini semua bisa terjadi," ujarnya.
Bila terdapat oknum yang bermain, dalam gudang itulah permainan tersebut dimulai.
Menurut Agung, beras subsidi yang seharusnya hanya dikeluarkan saat operasi pasar bisa di tangan perusahaan yang tidak bekerja sama dengan Bulog tentu kejadian yang sangat mencurigakan.
BACA JUGA: Ada Baiknya Mulai Mendorong Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli
"Siapa yang bisa memiliki kewenangan mengeluarkannya, tentu oknum yang berhubungan dengan gudang. Semua itu saat ini akan ditelisik. Pelakunya harus bertanggung jawab," tegas Agung.
Yang pasti, saat ini Bareskrim berupaya terus memantau dan mengawasi distribusi beras subsidi.
Pengamanan tersebut tidak berarti mengamankan dari orang luar, tapi justru menekan kemungkinan adanya penyelewengan.
"Kami pantau semua distribusinya," ujar dia.
Ke depan, lanjut Agung, dengan terjadinya kasus pengoplosan beras subsidi itu, Bareskrim akan bisa memberikan masukan agar rantai distribusi beras subsidi lebih aman.
"Titik mana yang rawan dan caranya menyelesaikan akan diusulkan ke kementerian dan Bulog," ucapnya.
Agung berharap tidak ada lagi upaya penyelewengan dalam distribusi bahan pangan. Khususnya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hal tersebut menjadi fokus utama Bareskrim untuk menjaga pasokan bahan pangan di Indonesia.
"Bukan hanya beras subsidi, semuanya ya," ucap mantan wakil direktur tindak pidana ekonomi khusus itu.
Sementara itu, Kepala Divisi Regional Bulog DKI Jakarta dan Banten Agus Indiarto saat coba dihubungi untuk konfirmasi tidak mengangkat ponselnya. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas. (idr/c9/ang/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pj Gubernur di Tujuh Provinsi Tunggu SK Presiden
Redaktur : Tim Redaksi