jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi persoalan Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD ASN di ibu kota yang dipotong sebesar 25 persen saat pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Heru merespons kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemotongan dan penundaan pembayaran tunjangan kinerja alias tukin ASN
BACA JUGA: Draf Final RUU ASN, Kok Tidak Pakai Frasa Pengangkatan Honorer? Mengapa Desember? Oh
"Itu sudah selesai, di sini ada kepala bagian BKD. Enggak, itu sudah selesai, enggak ada masalah,” ucap Heru di Gedung Astra, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai tunjangan itu, Heru mengaku telah diwakafkan. Namun, dirinya tak menjelaskan maksud dari diwakafkan tersebut.
BACA JUGA: Imam Masykur Diculik & Dianiaya Oknum Paspampres hingga Tewas, Wali Nanggroe Aceh Angkat Bicara
"Sudah selesai, diwakafkan, (tunjangan) ASN sudah selesai, ya," kata dia.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menerima pertanyaan dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI).
BACA JUGA: Draf Final RUU ASN: Pasal-Pasal yang Menguntungkan Honorer, Pemda Tak Berkutik
Pertanyaannya itu didapat saat Anies memberi kuliah umum kebangsaan di Kampus UI pada Selasa (29/8) kemarin.
Salah satu mahasiswa UI bernama Irma bertanya tentang janji Anies terkait perbaikan tingkat kesejahteraan. Dia pun mempertanyakan mengenai TKD ASN yang dipotong karena pandemi Covid-19.
Saat kebijakan pemotongan terjadi, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Terkait janji peningkatan kesejahteraan tersebut, apa yang akan Pak Anies lakukan seandainya terpilih jadi presiden, padahal utang janji bapak ketika masa pandemi belum anda lunasi? Ini mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi Covid-19 ketika itu,” ujar Irma.
Anies pun mengakui nilai TKD yang dipotong untuk menghadapi pandemi Covid-19 mencapai 50 persen.
Pemotongan itu dibagi 2, yakni 25 persen dari dana TKD para ASN DKI Jakarta dihibahkan untuk membantu warga ibu kota yang tidak mampu.
Lalu, sisa 25 persen ditahan oleh Pemprov dan akan dikembalikan ketika ABPD DKI membaik.
"Jadi, dibagi dua (pemotongannya) 25 persen dihibahkan, memang diberikan, 25 persen lainnya ditahan dan akan dikembalikan ketika anggarannya sudah kembali," jawab Anies.
Anies menyebutkan bahwa TKD tersebut pelan-pelan harus dikembalikan ke ASN DKI Jakarta.
"Jadi, bagi ASN yang belum menerima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu ABPD DKI nominalnya kembali, maka uang itu akan dikembalikan,” kata dia. (mcr4/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fakta Terkini Kasus Oknum Paspampres Praka RM Menculik Warga Aceh, Ya Tuhan
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi