Mahfud

jpnn.com - Dalam sebuah kesempatan dialog dengan pimpinan perguruan tinggi, Mahfud Md mengungkapkan obsesinya. Kalau Mahfud  menjadi presiden, Novel Baswedan akan dijadikan jaksa agung.

Begitulah berita yang beredar beberapa waktu belakangan ini.

BACA JUGA: Madura

Meskipun ini bisa disebut sebagai berandai-andai, tetapi dalam politik tidak ada "hil yang mustahal", kata pelawak Asmuni. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, karena politik adalah ‘the art of possibilities’ atau seni dari berbagai kemungkinan.

Oleh Karena itu, obsesi Mahfud Md ini bukan khayalan. Kesempatannya untuk menjadi presiden masih terbuka.

BACA JUGA: Ganjar

Jelang kontestasi Pilpres 2019 lalu nama Mahfud Md masuk bursa calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Malah dia sudah dipanggil ke lokasi dan sudah siap dengan baju khusus untuk deklarasi.

Namun, pada detik terakhir, nama Mahfud Md menghilang. Yang muncul justru nama nama Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Petugas Partai

Peluang Mahfud untuk menjadi presiden masih terbuka karena pasca-pemerintahan Jokowi selesai pada 2024, semua calon punya peluang yang kurang lebih sama. Dari segi umur, Mahfud juga masih cukup bugar.

Pada 2024 mendatang dia berusia 67 tahun. Masih cukup segar untuk menjadi presiden.

Namun, harus dipastikan dulu, Mahfud ingin jadi presiden Republik Indonesia atau Republik Madura. Maklumlah, Mahfud asli Sampang, Madura, dan orang Madura biasanya suka bercanda.

Sebagai masyarakat pulau yang terpisah secara geografis dari Jawa Timur, warga Madura sudah cukup lama menggelindingkan wacana memisahkan diri dari Jawa Timur untuk membentuk provinsi tersendiri.

Wacana membentuk Republik Madura tentu hanya joke politik yang beredar di kalangan aktivis. Joke itu menceritakan orang Madura yang mengikuti upacara kenegaraan.

Ketika lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’ dinyanyikan dan sampai pada refrein 'Merdeka Merdeka’, si orang Madura berteriak, "Madura Juga’’.

Maksudnya ialah Madura juga merdeka seperti Indonesia. Orang Madura itu mengira bahwa Indonesia saja yang merdeka, dan Madura tidak ikut merdeka. Atau dia merasa bahwa Madura bukan bagian dari Indonesia.

Itu hanya sekadar joke politik, karena selama ini tidak pernah terdengar ada gerakan separatisme Madura untuk memisahkan diri dari NKRI. Oleh Karena itu, kalau Mahfud Md ingin menjadi presiden, tentu dia mau menjadi Presiden RI, bukan Presiden Republik Madura.

Keinginan Mahfud menjadikan Novel Baswedan sebagai jaksa agung tentu berkaitan dengan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dengan pernyataan itu Mahfud ingin menegaskan bahwa dia berkomitmen tinggi untuk memberantas korupsi.

Pernyataan ini paradoksal, karena Novel Baswedan sekarang menjadi korban pemecatan semena-mena oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Novel bersama 50 karyawan KPK dianggap jeblok hasil tesnya sehingga langsung dipecat dari KPK.

Bukan sekali ini saja Mahfud membuat pernyataan kontroversial atau paradoksal. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan korupsi di Indonesia sekarang jauh lebih parah dibanding zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Pada zaman Orde Baru, kata Mahfud, korupsi terjadi di sentral kekuasaan di Jakarta. Skala korupsinya juga tidak sebesar saat ini.

Korupsi ratusan juta saja sudah menjadi berita besar. Karena pemerintahan Orde Baru bersifat sentralistis maka korupsinya juga sentralistis, terpusat di Jakarta saja.

Beda dengan korupsi di era Reformasi. Kata Mahfud, sekarang ini korupsi terjadi di pusat kekuasaan dan menyebar luas ke daerah-daerah.

Hal itu terbukti dengan banyaknya menteri dan anggota DPR RI yang ditangkap karena korupsi. Banyak pula kepala daerah mulai gubernur sampai bupati dan wali kota yang dicokok KPK.

Pernyataan Mahfud itu bak menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Dengan pernyataan itu, Mahfud mengonfirmasi bahwa korupsi di era Jokowi juga lebih buruk dibanding era Orde Baru.

Sebagai bagian dari rezim Jokowi, Mahfud tentu saja ikut menanggung dosa dari korupsi yang marak ini.

Pada kesempatan lain Mahfud mengatakan 92 persen pelaksanaan pilkada di Indonesia didanai oleh cukong alias bandar politik. Lantaran biaya politik didapat dari cukong, maka calon kepala daerah setelah terpilih harus membayar utang biaya politik itu.

Itulah sebabnya terjadi banyak korupsi kebijakan oleh kepala daerah, karena terjebak oleh keharusan membayar modal yang sudah dikeluarkan para cukong dan bandar politik.

Kali ini Mahfud bukan sekadar memercik air di dulang, tetapi sudah mandi telanjang dengan air di dulang. Kalau pernyataan Mahfud itu benar -dan tentu saja dia tidak bicara ngawur tanpa fakta- bisa disimpulkan betapa mengerikan kebobrokan sistem rekrutmen politik di Indonesia.

Siapa lagi yang lebih bertanggung jawab terhadap keboborokan itu selain Mahfud sebagai menteri yang mengoordinasikan masalah politik?

Mungkin Mahfud ingin menerapkan ’Tiga M’ seperti protokol kesehatan dan mengadopsinya menjadi protokol politik. Dia ingin cuci tangan supaya dianggap bersih dari dosa rezim.

Mahfud memakai masker supaya tidak terjangkit penyakit rezim. Mahfud menjaga jarak dari rezim, supaya bebas dari dosa rezim.

Sebagai mantan aktivis semasa mahasiswa, Mahfud dianggap sebagai suara kesadaran, the voice of conscience, terhadap ketidakadilan dan penyelewengan oleh kekuasan. Dia sering melontarkan kritik keras terhadap rezim.

Selama menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud dianggap sebagai salah satu tokoh yang gigih menjaga konstitusi.

Salah satu pernyataan Mahfud yang paling dahsyat ialah malaikat pun kalau masuk ke sistem Indonesia akan berubah menjadi iblis. Mahfud mlontarkan pernyataan itu pada 2013 atau ketika masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Sistem politik yang transaksional dan mahar politik yang tinggi menghasilkan pemimpin politik yang korup, karena harus memainkan anggaran untuk membayar ongkos politik yang mahal.

Sayangnya, setelah masuk menjadi bagian rezim Jokowi, sosok Mahfud sebagai ‘the guardian of democracy’ seolah hilang lenyap. Mahfud larut menjadi bagian dari rezim, dan suara kritisnya sayup-sayup nyaris tak terdengar.

Oleh karena itu, kalau Mahfud Md menjadi presiden tentu publik ingin melihat lagi sosok sang aktivis yang pernah hilang.

Mungkin kemunculan Presiden RI Mahfud Md yang akan menjadikan Novel Baswedan sebagai jaksa agung layak ditunggu, sehingga pemberantasan korupsi akan berjalan tegas dan tuntas.

Mungkin, Presiden Mahfud akan menunjuk Muhammad Rizieq Shihab sebagai menteri agama supaya ibadah haji berjalan lancar dan setiap tahun bisa dapat kuota haji.

Mungkin juga Presiden Mahfud Md akan mengangkat Rocky Gerung sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, dengan tugas utama membebaskan Indonesia dari kedunguan.(*)

 

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuadriliun