JAKARTA - Pemerintah Indonesia akhirnya tidak bisa lagi membiarkan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal perang Malaysia di kawasan AmbalatKemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menggelar rapat khusus untuk membahas masalah Ambalat tersebut
BACA JUGA: Manohara Bikin Berang KBRI di Malaysia
Rapat tersebut diikuti Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, KSAD Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, KSAL Laksamana Tedjo Edhie Purdijanto, KSAU Marsekal Soebandrio, Kepala BIN Syamsir Siregar, serta Seskab Sudi Silalahi
Usai ratas, KSAL Laksamana Tedjo Edhie Purdijanto mengatakan sudah berulangkali Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Siapkan Perppu Pengadilan Tipikor
Terhitung sejak 2007 hingga saat ini, sudah 110 kali kapal Malaysia nyelonong ke kawasan AmbalatBACA JUGA: DPR Tetap Lembaga Terkorup
"Ditambah kemarin (selasa, Red) dan tadi pagi (kemarin, red) masuk lagi , tapi langsung kita usir," kata Tedjo Edhie di kantor presiden, Rabu (3/6).Selama melakukan interaksi dan manuver taktis dengan kapal Malaysia, kata Tedjo, TNI AL tidak pernah menggunakan persenjataanBegitu diusir TNI AL, biasanya kapal perang Malaysia mematuhi"Begitu ada kapal Malaysia masuk, kita ajak komunikasi, kita bayangi, dan kemudian kita usir," katanya.
Karena sudah berulang kali, kemarin TNI mengirim surat ke Menlu Hassan Wirajuda untuk melakukan protes kepada pemerintah Malaysia"Indonesia melalui Menlu akan mengeluarkan nota diplomatik (protes, Red) kepada pemerintah Malaysia," kata KSAL.
Untuk pengamanan Ambalat, kata Tedjo, tidak diperlukan penambahan armadaSaat ini yang dikerahkan adalah 6 KRI dengan tiga pesawat udaraSelain itu patroli akan terus dijalankan dan frekwensinya ditambah.
Sebelumnya Menko Polhukam Widodo AS mengatakan dalam rapat terbatas tersebut presiden meminta laporan mengenai pengelolaan AmbalatMenurut Widodo, untuk menangani masalah Ambalat, harus memahami benar persoalan mengenai delimitasi batas maritimeYakni belum disepakatinya garis batas wilayah perairan, baik perairan kedaulatan maupun yurisdiksi di wilayah tersebut"Oleh karena itu presiden meminta langkah-langkah pengelolaan Ambalat harus tetap berada pada kebijakan dasar yang sudah digariskan oleh pemerintah," kata Widodo.
Kebijakan dasar itu, kata Widodo, adalah penyelesaian masalah ambalat ini adalah melalui jalur diplomasiYaitu melalui perundingan penyelesaian garis batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia
Kedua, kata Widodo, tetap mempertahankan kehadiran unsur-unsur di lapangan atau di lautIni untuk pengawasan perairan serta penegakan kedaulatan"Intinya adalah kontrol efektif terhadap perairan tersebut," kata Widoro
Perundingan Ambalat, lanjut Widodo, telah dilakukan sejak 2005Namun belum ada kesepakatan yang dihasilkanPosisi Indonesia menginginkan bahwa perundingan ini menyangkut semua segmen, baik yang ada di selat Malakat, Johor, dan Laut China SelatanTermasuk laut Sulawesi dan blok ambalat
Hingga saat ini terhitung sudah dilakukan 23 kali perundinganBulan depan akan dilakukan perundingan ke-24 di MalaysiaApa kendala yang dihadapi dalam perundingan? Widodo tidak menjelaskan secara detail Namun,kata Widodo, proses perundingan menuju kesepakatan perjanjian batas wilayah itu memang tidak mudah"Pengalaman pembahasan dengan Singapura juga panjangTetapi ada progressBahwa belum bulat saya kira memang itu satu proses," kata Widodo(tom)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Promeg Rapatkan Barisan
Redaktur : Tim Redaksi