JAKARTA -- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan menegaskan, pihaknya serius menjalankan kebijakan reformasi birokrasiKementrian yang dipimpinnya, lanjut Mangindaan, juga ingin mempercepat pemberantasan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
BACA JUGA: Penyimpangan Dana Operasional Sulit Dibuktikan
”Dalam reformasi birokrasi, kami melakukan pendekatan pre-emptif, tetapi jangan sampai ada celah bagi aparatur untuk melakukan korupsi,” ujar Mangindaan di kantornya, Selasa (20/7).
Dia juga menyinggung hal-hal detil yang biasa terjadi di birokrasi
BACA JUGA: Aktivis Bentuk Tim Investigasi
Terlebih bagi kementerian dan lembaga yang sudah menerima tunjangan kinerjaMangindaan pun sepakat dengan saran BPK agar biaya operasional diubah menjadi tunjangan kinerja
BACA JUGA: Istana Bantah Tolak Bocah Korban Gas Elpiji
"Akan kami usulkan itu ke Kementerian Keuangan," ucapnya.Diingatkan juga, agar para atasan bendahara yang selama ini hanya tinggal teken, dapat melakukan pengawasan lebih ketat kepada bendahara"Bendahara sendiri, dengan posisinya yang mandiri, perlu mengingatkan kepada atasan, apabila atasannya sering memaksakan kehendak untuk menggunakananggaran yang tidak semestinya," terangnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi