JAKARTA—Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) harus segera dievaluasiAlasannya, saat ini banyak buku yang diperuntukan bagi para pelajar yang isinya bermuatan politis
BACA JUGA: Desentralisasi BOS Dinilai Tergesa-gesa
“Banyak sekali buku pengayaan yang beredar saat ini bermuatan politis
Karenanya, lanjut Sulistyo, sebaiknya pemerintah terutama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) harus menata ulang proses penerbitan buku untuk para pelajar
BACA JUGA: Pemda Tak Inovatif, BOS Ngadat
“Penataan ulang itu dapat difokuskan pada prioritas buku yang perlu diterbitkan dan disebarkan ke seluruh daerah,” ujarnya.Terpisah, Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengungkapkan, kesalahan dalam penerbitan buku pengayaan ini seharusnya menjadi koreksi yang serius atas kinerja Puskurbuk
Menurutnya, masalah beredarnya buku-buku tak berkualitas dan tidak memenuhi standar sudah kerap kali terjadi
BACA JUGA: Kemendiknas Abaikan Gugatan Guru Besar ITS
“Sebut saja buku mengenai Presiden SBY yang belum lama ini diributkan dan dinilai menyalahi aturanKemdiknas juga sudah mengakui kesalahan ituBahkan, Kemendiknas pun mengakui kesalahan itu sehingga ada kompensasi semua presiden Indonesia akan dibukukan,” terangnya.Sebelumnya, Komisi X DPR RI khususnya Fraksi PDI-P menemukan sebanyak 284 judul buku yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor 19 tahun 2010, terutama berkaitan dengan susunan buku lengkap
Yakni meliputi halaman pendahulu (preliminary pages), halaman isi (konten/naskah) dan halaman penyudah (end matter/back matter), daftar pustaka dan glossary (daftar istilah)“Persentase keseluruhan buku yang tidak memenuhi syarat teknis dan standar fisik DAK Bidang Pendidikan TA 2010 mencapai 33 persen,” imbuhnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana BOS Tiap Siswa SD Hanya Rp 15 Ribu per Bulan
Redaktur : Tim Redaksi