jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melarang eks narapidana (napi) koruptor mencalonkan diri pada Pilkada.
Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengaku sepakat dengan larangan tersebut. "Ide pelarangan sejak awal saya setuju," kata Mardani kepada JPNN.com, Rabu (31/7).
BACA JUGA: KPU dan Bawaslu Bangkalan Dilaporkan ke DKPP
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa hak publik harus didahulukan dibanding hak pribadi. Menurut Mardani, napi kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik.
"Pilihan kebijakan melarang narapidana maju di pilkada melindungi kepentingan publik," ujarnya.
BACA JUGA: Girindra Tidak Setuju Mantan Koruptor Dilarang Maju Pilkada
BACA JUGA: Girindra Tidak Setuju Mantan Koruptor Dilarang Maju Pilkada
Dia memastikan Komisi II DPR akan membahas persoalan ini pascareses nanti. Lebih lanjut Mardani menegaskan bahwa PKS tidak akan mendukung kepala daerah yang merupakan mantan narapidana korupsi.
BACA JUGA: Bui 40 Hari Lagi untuk Gubernur Kepri
"PKS insyaallah dari awal firmed dukung menolak calon kepala daerah mantan napi koruptor," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPU sepakat dengan usulan KPK agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Usulan KPK itu sudah sejalan dengan gagasan yang diusung oleh KPU saat melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di Pemilu 2019. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekda Jabar jadi Tersangka Kasus Meikarta, Ridwan Kamil: Hormati Prosesnya
Redaktur & Reporter : Boy