Marzuki Alie Tolak Anggaran Gedung DPR Rp1,8 Triliun

JAKARTA- Ketua DPR RI, Marzuki Alie membantah bahwa dirinya telah menyetujui rencana anggaran biaya pembangunan kantor DPR yang baru senilai Rp1,8 triliun"Yang saya lakukan adalah membatalkan grand disain dan meminta pihak-pihak terkait mengajukan terlebih dahulu blok disain bangunan

BACA JUGA: Operasional Demokrat Akan Dikendalikan Direktur Eksekutif

Soal anggaran, itu masih sangat jauhJadi tidak benar saya menyetujui anggaran Rp1,8 triliun itu," tegas Marzuki Alie, di press room DPR, Senin (3/5).

Dijelaskan Marzuki Alie, dari grand disain yang dia tolak tersebut terungkap bahwa biaya bangunan per meter per segi bekisar sekitar Rp16 juta

BACA JUGA: KPU Tak Berdaya Hadapi Politik Dinasti

"Itu biaya yang sangat tidak rasional dan terlalu tinggiSaya tidak akan main-main dengan angka-angka yang tidak rasional itu," kata Marzuki.

Munculnya biaya bangunan Rp16 juta per meter per segi tersebut, lanjutnya, berasal dari hitung-hitungan konsultan

BACA JUGA: DPR Harus Terus Diawasi

Secara pribadi dan pimpinan DPR tentu kita tidak akan percaya begitu saja dengan angka-angka itu"Ini kan kerjaan konsultanKerjaan konsultan itu belum tentu betul jugaKarena itu, kami akan cari angka nasional yang lebih riil dan dipercaya publik serta tidak menyakiti hati rakyat," ungkapnya.

Lebih jauh, mantan Sekjen Partai Demokrat itu menegaskan bahwa bagunan baru parlemen yang akan dibuat bukanlah bangunan yang bermewah-mewahKita menginginkan gedung kantor yang sesuai dengan kebutuhan riil saat ini dan masa datang"Bangunan lama gedung DPR ini kapasitasnya hanya untuk 800 orang dan kini diisi oleh 2500 orangJadi sudah over kapasitas dan sangat membahayakan."

Menjawab pertanyaan soal kemiringan bangunan gedung DPR sebagaimana dilansir oleh sejumlah media massa, Marzuki Alie menjelaskan informasi tersebut tidak benar"Yang terjadi itu adalah ditemukannya sejumlah keretakan, jadi bukan kemiringanSoal isu kemiringan itu saya haur-haur (dengar-dengar, red) saja dari media massaSementara hasil penelitian Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang ditemukan kemiringan sebagai akibat dari gempa bumi yang terjadi di Sukabumi dan gempa lainnya di sekitar Pulau JawaJadi bukan miring, tapi retak," tegasnya lagi.

Untuk mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan oleh retak tersebut, Marzuki Alie menjelaskan perbaikan segera dilakukan dengan cara penunjukkan langsung"Perbaikan segera dilakukan oleh kontraktor BUMN saja karena biayanya tidak terlalu besar dan kebutuhannya sangat mendesak." (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut: Tak Setuju Gedung Baru DPR, Munafik