Marzuki Kritisi Proyek Gedung DPD di Setiap Provinsi

JAKARTA – Alokasi anggaran pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di setiap provinsi yang dipatok Rp 10 juta per meter persegi, dinilai  terlalu besarKarena itu, Ketua DPR yang juga merangkap Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Marzuki Alie pun merasa perlu untuk mengkritisinya.

"Dibanding dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang hanya menelan biaya sekitar Rp6 juta per meter persegi, maka alokasi anggaran untuk pembangunan gedung DPD di semua provinsi sebesar Rp10 juta per meternya terlalu besar

BACA JUGA: Disain Prolegnas Semestinya Diperbaiki

Karena itu DPR perlu mengoreksinya," kata Marzuki Alie, di press room DPR, Jumat (24/6).

Dengan anggaran biaya Rp10 juta per meter itu, lanjut Marzuki, berarti rata-rata untuk setiap pembangunan gedung DPD di setiap provinsi akan menghabiskan anggaran sebesar Rp30 miliar"Angka tersebut yang perlu untuk kita rasionalisasi kembali

BACA JUGA: SBY Diminta Agar Tak Permainkan Hak Rakyat

Jadi bukan pada aspek menghambat pembangunan gedung DPD, tapi ini soal efisiensi saja," ungkap Marzuki.

Menyikapi pernyataan Ketua DPR tersebut, Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengatakan bahwa soal anggaran gedung itu tidak dimanipulasi karena dari awal sudah berpedoman pada standar harga pembangunan yang disesuikan dengan setiap daerah di masing-masing provinsi.

“Kalau ada indikasi manipulasi, itu pantas untuk kita kaji kembaliTapi itu juga aneh karena proses tendernya saja belum dimulai, hingga hari ini masih dalam tahap perencanaan," tegas La Ode Ida.

Soal disiplin penggunaan uang rakyat, lanjutnya, DPD hingga kini masih dinilai BPK sebagai yang terbaik

BACA JUGA: DPR Perketat Seleksi Tenaga Ahli

Karena itu pula DPD dapat penghargaan dari BPK

"Sekarang saya balik bertanya, data yang dilansir oleh Pak Murzuki Alie itu sumbernya dari mana? sesama lembaga negara mestinya kita sama-sama memintakan data teknis kepada instansi yang kompeten dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Senator asal Sulawesi Tenggara itu.

Ditegaskannya, pembangunan gedung DPD merupakan tanggung jawab pemerintahSelanjutnya, pemerintah menyerahkannya kepada Kesekjenan DPD untuk menyiapkan aspek tata administrasinya sebagaimana yang diamanatkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Dari data sementara di Kesekjenan DPD, terdapat variasi biaya untuk pembangunan kantor DPD di seluruh ibukota provinsi antara Rp11,5 Miliar hingga tertinggi Rp 30 miliar“Kalau sama antara daerah satu dengan yang lain, berarti ada penyimpanganJadi, hingga hari saya pastikan belum ada kejanggalanApalagi belum dilakukan tender yang biasanya di bawah harga perencaan,” imbuh La  Ode.

Bahkan menurut La Ode Ida, bisa saja kantor DPD tidak dibangun karena ada sejumlah provinsi yang berinisiatif untuk memberikan aset mereka"Niat baik provinsi itu pastilah akan kita sambut dengan positif karena semakin sedikit anggaran negara yang terpakai," ucapnya.

“Jadi DPR jangan terlalu risau dengan data yang diendus oleh pihak yang tidak berwenangTerlepas dari itu, DPD tentu akan memberikan apresiasi terhadap pimpinan DPR yang telah mengkritisi ini semua demi kebaikan bersama," tukas La Ode Ida(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Tuding Mark Up, La Ode Ida Berang