Marzuki Sebut Wa Ode Terima Uang

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie tak mau ikut campur terkait teror berupa shor message service (SMS) yang diterima anggota Badan Anggaran (Banggar), Wa Ode NurhayatiMenurutnya, pesan pendek yang diterima urusan pribadi Wa Ode dan tidak ada hubungannya dengan dirinya

BACA JUGA: Sengketa Pilkada Lebih Baik Tetap Ditangani MK

"Apa yang disampaikan Wa Ode sebelumnya, kita tindaklanjuti dengan proses di Badan Kehormatan (BK) DPRKapan BK DPR memeriksa Wa Ode, terserah BK saja

BACA JUGA: Anggito Anggap Dana Dapil tak Masalah

Masalah (SMS) teror, itu masalah pribadi yang bersangkutan," kata Marzuki Alie ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (14/06)

Marzuki lantas mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi Wa Ode berjanji akan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perjuangan anggaran.

"Tetapi tidak mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perjuangan anggaran

BACA JUGA: Agun Gunanjar: Posisi KPU dan Bawaslu Harus Sama

Yang bersangkutan belum mengembalikanApabila ada pelanggaran hukum, kita minta KPK menindaklanjuti," tutur Marzuki yang tak menyebut jumlah uang yang diterima Wa Ode

Waode Nurhayati, anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku diterorDikatakan, ancaman teror itu seperti hendak memfitnah dirinya karena mengungkap adanya permainan antara pimpinan Banggar, pimpinan DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam penetapan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)

Sebelumnya, Wa Ode dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR menyusul pengaduan Ketua DPR, Marzuki Alie, atas pernyataan Wa Ode di sebuah acara dialog televisi swasta yang bilang pimpinan DPR dan pimpinan Banggar sebagai penjahat anggaran.

Wa Ode mengungkapkan kejahatan dalam pembahasan penetapan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)Secara nasional, seharusnya 120 daerah mendapat anggaran DPIDNamun pimpinan DPR dan pimpinan Badan Anggaran DPR mengintervensi sehingga sebagian dana dialihkan ke daerah lain yang sesungguhnya bukan prioritas.

Nurhayati menyebut bukti adanya surat pimpinan DPR ke Menteri Keuangan"Pak Anis Matta menyurati Menkeu agar meneken permintaan DPIDMenurut saya itu melanggar karena mengubah kesepakatan rapat," ujar Nurhayati, anggota Badan Anggaran dari FPAN(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat MK Diterima KPU Usai Pleno