JAKARTA - Koalisi Tolak Pemekaran Simalungun (TPS), melakukan aksi unjuk rasa di gerbang utama komplek Parlemen, Senayan JakartaMereka secara tegas menolak aspirasi pemekaran Kabupaten Simalungun, Sumut, karena dinilai tidak sesuai dengan semangat pluralisme dan persaudaraan.
"Pemekaran tidak murni untuk maksud yang disampaikan pada usulan, tetapi memiliki muatan lain yang tidak sesuai dengan semangat pluraslisme dan persaudaraan yang harmonis," kata Koordinator Koalisi Tolak Pemekaran Simalungan (TPS) Kurpan Sinaga, saat memimpin unjuk rasa dan berorasi di depan gerbang utama DPR, Senayan Jakarta, Selasa (23/6).
Pemekaran tersebut, lanjutnya, selain akan mengancam suku bangsa Simalungun, juga tidak akan menguntungkan bagi suku lainnya
BACA JUGA: Vonnie Panambunan Siap Ajukan Gugatan ke MK
"Jika dipaksakan akan menjadi bibit disharmoni dan bisa jadi eskalasi pemicu instabilitas," tegas Kurpan.Oleh karena itu, pemekaran yang merupakan kegiatan tidak produktif dan kurang mendidik itu tidak perlu dan harus ditolak, imbuhnya.
Dia akui, cukup banyak masyarakat Simalungun yang setuju pemekaran
BACA JUGA: KPK Tak Perlu Kirim Salinan Putusan
"Masyarakat tidak tahu apa dampak pemekaranBACA JUGA: Depdagri Setuju Pilkada Kukar Dipercepat
Setelah mendengar dampak negatif pemekaran mereka berubah sikap menjadi tidak setuju," tegas Kurpan.Ditambahkan Kurpan, yang mereka pahami soal pemekaran adalah jalan akan dibangun, kantor bupati makin dekat dari rumahnya, akan ada penerimaan PNS jumlah besar, yang kesemuanya bayangan semuMasyarakat diajari bermimpi, menengadah, menunggu sesuatu yang tidak dikerjakan.
"Para pemimpin lokal membayangkan peningkatan anggaran dari pusatTidak mengherankan pemekaran di Indonesia gagal karena pemekaran dijadikan instrumen akal-akalan, siasat-menyiasati antara pusat dan daerah," tergas Kurpan Sinaga(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penggantian Sekprov Kaltim Selepas Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi