JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis hasil evaluasi terhadap 205 daerah otonom baru hasil pemekaran (DOHP)Hasilnya, mayoritas DOHP masih belum menunjukkan kinerja memuaskan.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengungkapkan, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda telah mendorong sejumlah daerah untuk membentuk daerah otonom
BACA JUGA: Aktivis Buruh Laporkan Muhaimin ke KPK
Dalam kurun waktu 10 tahun saja, telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota."Ledakan pemakaran ini sangat pesat sekali
Dipaparkannya, pemekaran paling banyak adalah kabupaten, yang naik dari 234 menjadi 398
BACA JUGA: Komite 33: Beri Kesempatan KPK Kerja Obyektif
"Ada tambahan 164 kabupaten, sama dengan 70 persen," sebutnya.Karenanya Kemendagri melakukan evaluasi atas DOHP yang telah terbentuk sejak 1999
Bobot kategori tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 30 persen dari total nilai
BACA JUGA: Selain Money Laundering, AG Terancam Tuntutan Pemalsuan KTP
Sedangkan good governance dan pelayanan publik masing-masing 25 persen dari total nilaiAda pun bobot daya saing daerah adalah 20 persenUntuk hasil evaluasi provinsi hasil pemekaran, Maluku Utara berada di peringkat pertama dengan skor 55,88Selanjutnya secara berurutan sesuai skor hasil evaluasi adalah Gorontalo (51,31), Kepulauan Bangka Belitung (49,64), Sulawesi Barat (46,73), Kepulauan Riau (46,64), Banten (44,57), dan Papua Barat dengan skor 24,99 berada di posisi juru kunci.
Sedangkan evaluasi atas 34 kota hasil pemekaran, Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan berada di peringkat teratas dengan skor 64,61Selanjutnya secara berurutan dalam 10 besar kota yang mendapat skor tertinggi adalah Cimahi (60,43), Singkawang (58,12), Tasikmalaya (57,40), Palopo (57,20), Cilegon (56,62), Banjar (56,36), Batam (55,77), Tanjungpinang (55,36) dan Tomohon (53,64).
Kota hasil pemekaran yang berada di posisi terendah adalah Gunung Sitoli di Sumatera Utara dengan skor 11,89 di urutan 34Yang menarik, Kota Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, hanya berada di peringkat ke-33 dengan skor 18,28Kota yang walikota definitifnya itu baru dilantik, terlihat jeblok untuk keempat kategori penilaian.
Sedangkan untuk 164 kabupaten hasil pemekaran yang dievaluasi, yang masuk 10 besar secara berurutan adalah Dharmasraya (59,43), Bangka Tengah (59,18), Samosir (58,52), Boalemo (56,42), Serdang Bedagai (55,35), Bangka Selatan (55,20), Malinau (54,68), Muaro Jambi (54,43), Bangka Barat (53,66), serta Sumbawa Barat (53,36)Ada pun kabupaten yang mendapat skor terendah atau di peringkat 164 adalah Kabupaten di Paniai Papua yang hanya mengantongi skor 1,18.
Djohermansyah memaparkan, untuk kategori tingkat kesejahteraan masyarakat diketahui bahwa secara umum masih menunjukkan ketimpangan antara daerah peringkat teratas dan terendahSelain itu, proses pembentukan DOHP baik melalui inisiatif pemerintah, DPR, maupun daerah administratif ternyata berpengaruh signifikan pada pencapaian kesejahteraan.
Untuk katregori tata pemerintahan, diketahui juga masih tidak memuaskan"Kinerja tata pemerintahan DOHP umumnya rendah," sebutnya.
Hal serupa juga terlihat pada kategori pelayanan publik"Kinerja DOHP dalam memberikan layanan publik masih jauh dari harapan ideal," ulasnya.
Lantas bagaiamana dengan kategori daya saing? "Kinerja daya saing DOHP pada umumnya rendag," tandasnya.
Djohermansyah juga mengatakan, dengan evaluasi itu diharapkan DOHP dapat mengenali kekurangannya sendiri"DOHP diharapkan dapat mengidentifikasi dan melakukan adaptasi best practices DOHP terdekatnya," tandas guru besar Indtitut Ilmu pemerintahan yang akrab disapa dengan nama Prof Djo itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tujuh Tersangka Jaringan Pepi Ditangkap di Aceh
Redaktur : Tim Redaksi