Mediasi Sepakati Master Plan Renovasi

JAKARTA - Insiden dalam upaya penggusuran makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad alias Mbah Priok memasuki babak baruDalam proses mediasi kedua yang digelar di kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) kemarin (16/4) terungkap hal-hal baru

BACA JUGA: SBY Berdialog dengan Ahli Waris Mbah Priok

Diantaranya, temuan investigasi bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam upaya penggusuran lahan makam di Koja, Jakarta Utara, tersebut.
     
"Kami menemukan banyak pelanggaran tapi semua masih harus dianalisis lebih lanjutYang jelas, kasusnya menjadi sangat serius dan terkait dengan hak asasi manusia," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, kepada wartawan di gedung Komnas HAM, Jakarta

BACA JUGA: Mediasi Sepakati Master Plan Renovasi

     
Ridha mengatakan, proses mediasi tertutup antara PT Pelindo II dan ahli waris Makam Mbah Priok menghasilkan tiga butir kesepakatan guna menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihakMediasi sendiri sempat berlangsung alotkarena kedua belah pihak awalnya tetap pada argumentasinya masing-masing

BACA JUGA: Badjoeri Akhirnya Dinonaktifkan

     
Namun,  kata dia, akhirnya dihasilkan tiga kesepakatan bersamaPertama, ahli waris Makam Mbah Priok menyetujui rancangan masterplan situs makam yang akan dibuat oleh PT Pelindo II dalam waktu dua pekan ke depanKedua, rencana pembangunan terminal peti kemas akan memperhatikan kepentingan umatTerakhir, akan dibentuk suatu komisi untuk mempelajari masterplan yang dibuat oleh pihak PT Pelindo II tersebut."Masterplan akan selesai dibuat pada 30 April mendatang," kata Ridha.
     
:TERKAIT Dalam pertemuan itu, Komnas HAM diwakili tiga orang komisioner Komnas HAM Nurkholis Hidayat, Syarifuddin Ngulma dan Ridha SalehDari pihak Pelindo II hadir Presiden Direktur RJ Lino dan kuasa hukum Teuku Syahrul AnsyariSedangkan, dari ahli waris Makam Mbah Priok, diwakili Ali Baagil dan Habib Muhammad, serta pengacara senior Yan Juanda Saputra.
     
Ridha menyebutkan, selain anggota Komnas HAM, komisi yang akan mengkaji masterplan juga beranggotakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MuspidaDalam hal ini termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, serta sejumlah ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Front Pembela ISlam (FPI), Rabithah Alawiyah, dan Forum Majelis Taklim.
     
Nurkholis memaparkan, jika PT Pelindo menyerahkan rancangan finalisasi masterplan situs makam itu kepada komisi paling lambat pada 14 Mei mendatang"Mediasi akan digelar lagi pada 4 Juni di Kantor Komnas HAM guna menandatangani sebuah Memorandum of Understanding (MoU) terkait masterplan yang sebelumnya sudah diajukan," jelasnya.
     
Teuku Syahrul Ansyari, kuasa hukum PT Pelindo II menegaskan, pihaknya semata-mata hanya untuk menyesuaikan pembangunan agar selaras demi  kepentingan umatSementara Yan Juanda Saputra, kuasa hukum ahli waris mengungkapkan, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan tahap demi tahap agar semua terselesaikan dengan baik"Kami berkomitmen menyelesaikan masalah yang ada selama ini," tandasnya(zul/ken)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbah Priok Digusur, Tanjungpriok Berdarah