Mekanisme Penyaluran BOS Harus Cepat Ditetapkan

Kamis, 06 Oktober 2011 – 20:18 WIB

JAKARTA--Anggota Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mendesak Komite Pendidikan segera memutuskan mekanisme penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS)Pasalnya, lambatnya memutuskan masalah itu akan semakin memperlambat pencairan dan penyaluran BOS.

"Untuk itu, kami mendesak pemerintah sebaiknya harus segera diputuskan

BACA JUGA: Lumrah, Pendidikan Gratis Hingga SMA

Sebaiknya memang kembali pada mekanisme penyaluran BOS tahun sebelumnya (2010), dimana langsung diterima oleh sekolah dari pusat melalui skema dekonsentrasi,” ujar Hetifah kepada JPNN di Jakarta, Kamis (6/10).

Untuk memaksimalkan kewenangan daerah, lanjut Hetifah, pemerintah pusat sebaiknya segera menyiapkan regulasi yang lebih matang agar daerah tidak lagi merasa ketakutan dituduh melakukan pelanggaran hukum
"Mungkin ini disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga proses partisipasi masyarakat atau komunitas pada pengelolaan anggaran operasional sekolah menjadi lemah," lanjutnya. 

Di sisi lain, kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap sekolah yang tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BOS mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan BOS di tingkat sekolah

BACA JUGA: Perbaiki Sekolah Rusak Butuh Rp 20,4 T

"Hal ini juga masih menyebabkan terjadinya pungutan yang dilakukan oleh sekolah tanpa adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang handal maupun pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintahn" ujarnya.

Dengan begitu, Hetifah mengatakan,wajar saja jika transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS belum mencapai standar pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan
(cha/jpnn)

BACA JUGA: Gaji Rendah, Pemerintah Dinilai Lecehkan Guru Honorer

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Dituding Masih Diskriminatif Terhadap Guru Swasta


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler