JAKARTA - Pemerintah menargetkan bisa menuntaskan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak berat di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2011-2012 dengan anggaran lebih dari 20,4 triliunUntuk itu, pemerintah akan memprioritaskan anggaran 2012 untuk program rehabilitasi sekolah ini.
"Saya minta semua Kementerian dan Lembaga memastikan agar anggaran untuk menyelesaikan rehabilitas ruangan ini sudah tersedia hingga 2012," ujar Wakil Presiden, Boediono dalam rapat Komite Pendidikan dikantornya kemarin
BACA JUGA: Gaji Rendah, Pemerintah Dinilai Lecehkan Guru Honorer
Wapres meminta Kemendiknas, Kemenag, Kemenkeu, dan Bappenas, dengan persetujuan DPR, mencari solusi dan mengatur alokasi anggaran 2012.Dalam rapat sebelumnya diputuskan, untuk tahun anggaran 2011 Pemerintah akan merehabilitasi 21.500 ruang kelas SD dan SMP yang rusak berat, terdiri dari SD 18.000 ruang dan SMP 3.500 ruangan dengan total anggaran Rp 2,8 triliun yaitu untuk SD Rp 2,3 triliun dan SMP 518 miliar
Pemberian dana APBN itu berupa block grant yang langsung disalurkan ke sekolah-sekolah
BACA JUGA: Pemerintah Dituding Masih Diskriminatif Terhadap Guru Swasta
Sisanya, Rp 2,1 triliun berasal dari pos Dana Alokasi? Khusus (DAK) di daerah-daerah yang dalam pelaksanaannya nanti masih memerlukan tenderSedangkan untuk 2012 pemerintah akan melakukan rehabilitasi besar-besaran sebanyak 131.526 ruang kelas
BACA JUGA: Pemerintah Dituding Abaikan Organisasi Guru
Terdiri dari SD sebanyak 92.598 ruangan dan SMP sebanyak 38.928 ruangan dengan total anggaran Rp 17,586 triliun, untuk SD 11,8 triliun dan SMP Rp 5,8 triliun"Pemerintah akan menyiapkan dan memprioritaskan anggaran 2012 untuk program rehabilitasi ruang sekolah rusak ini," tambahnya.Pada rapat kemarin, Menteri Agama Suryadharma Ali melaporkan bahwa ada kekurangan alokasi anggaran sebesar Rp 674 miliar untuk menuntaskan rehabilitasi ini pada 2012Sementara Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh mengaku masih membutuhkan dana tambahan Rp 2,079 triliun"Wapres kembali menegaskan pentingnya sinkronisasi data dasar untuk rehabilitasi seluruh ruangan sekolah umum maupun madrasah yang rusak berat," kata Yopie.
Selain datanya harus valid, lengkap dengan koordinat lokasi serta foto untuk memudahkan pemantauan, Wapres juga meminta pelaksanaan program ini memakai kriteria yang sama untuk menentukan tingkat kerusakan ruang sekolah umum dan madrasah yang akan direhabilitasi"Kriteria ini tidak membedakan status sekolah dan madrasah apakah itu negeri atau swasta," cetusnya.
Wapres juga meminta program rehabilitas ruang sekolah ini juga memperhitungkan pelaksanaan regrouping sekolah-sekolah yang berdekatan, agar rehabilitas ruang sekolah yang rusak berat tidak melanjutkan eksistensi sekolah-sekolah yang sudah tidak efisien lagi"Regrouping ini penting agar pemanfaatan sarana pendidikan kita optimalIni bukan sekadar masalah dana," tukasnya.
Yopie mengaskan bahwa saat ini, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama sudah menggunakan data yang sama untuk pelaksanaan program ini yang berasal dari Pengumpulan Data Dasar Sekolah dan Madrasah oleh Surveyor Indonesia (SI)"Selain masalah rehabilitasi ruang sekolah, rapat Komite juga membahas tentang penyaluran dana BOS yang belum lancar," ungkapnya.
Hingga 4 Oktober 2011 masih ada tujuh kabupaten/kota yang belum mencarikan BOS triwulan II 2011Tujuh kabupaten itu adalah, KabIntan Jaya (Papua), KabLanny Jaya (Papua), KabMappi (Papua), KabMemberamo Tengah (Papua), KabPaniai (Papua), KabPegunungan Bintang (Papua), KabRokan Hilir (Riau)"Penyaluran dana BOS hingga 4 Oktober 2011 baru 73,9 persen," tuturnya.
Menanggapi laporan ini, Wapres meminta seluruh kementerian yang terkait dengan masalah ini duduk kembali merumuskan jalan keluar berupa mekanisme yang lebih baik agar penyaluran dana BOS dapat lebih lancar"Desentralisasi memang prinsip yang pentingTapi, pada 2012 kemacetan penyaluran dana BOS jangan terulang lagiKita harus mencari jalan keluar," jelasnya(wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembinaan Profesi Guru Tidak Berjalan
Redaktur : Tim Redaksi