Bulan Januari tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan Nusantara sebagai nama ibu kota Indonesia yang baru, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus menandai dimulainya perencanaan pembangunan yang diperkirakan akan selesai di tahun 2045.

Pada bulan Oktober 2022, Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun depan bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan di Nusantara. 

BACA JUGA: Perempuan Arab Saudi Sudah Mendapatkan Lebih Banyak Hak

Setelah upacara penetapan Titik Nol Nusantara dilakukan bulan Maret, pembukaan lahan sudah dimulai sejak bulan Juli tahun lalu, yang juga mendapat tentangan dari pemerhati lingkungan dan masyarakat adat sekitar.

Bagaimana proyek tahap awal pembangunan proyek ini dan apa saja yang menjadi tantangannya?

BACA JUGA: Sepaku Jadi IKN Nusantara, DPRD PPU Minta Pemekaran Wilayah Dipercepat

Kepada ABC Indonesia, kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono mengatakan tahun 2023 ini akan mulai memasuki tahap percepatan setelah tahap persiapan di tahun 2022 sejak ditetapkannya nama Nusantara.

"Tahapan kami berjalan baik dengan tahun 2022 sebagai tahun persiapan, sekarang di lapangan kami sudah melakukan berbagai hal seperti persiapan akses logistik, pasok air dengan pembangunan bendungan, akomodasi untuk pekerja juga terus dipersiapkan," kata Bambang.

BACA JUGA: Partai Garuda: Siapa pun Presidennya IKN Nusantara Wajib Tetap Berjalan

"Jadi berbagai proyek yang didanai oleh anggaran APBN sudah mulai berjalan dan akan mengalami percepatan, sambil kita menunggu investasi dari swasta untuk juga masuk.'

Proyek pembangunan IKN ini diperkirakan akan membuka lowongan kerja bagi 150 hingga 200 ribu orang secara keseluruhan.

"Sebanyak 22 tower untuk akomodasi pekerja akan dibangun, dan sekarang 16 tower sudah diselesaikan"Bagaimana dengan pembiayaannya?

Lembaga Otorita IKN mengakui jika pernah meminta bantuan untuk pembiayaan pembangunan ke instansi lain seperti Lembaga Pengelola Investasi untuk mencari investor. 

Bulan Oktober lalu, media di Indonesia melaporkan jika Presiden Joko Widodo akan mengundang langsung calon investor untuk membiayai IKN.

Di situs resmi IKN, disebutkan Uni Emirat Arab pernah siap menggelontorkan hingga Rp142 triliun untuk ibu kota baru, namun hingga kini belum diketahui kelanjutannya.

Sementara konglomerat SoftBank, asal Jepang yang sebelumnya pernah tertarik terlibat dalam pembiayaan, mengumumkan tidak akan mendanai proyek tersebut. 

Padahal menurut laporan Bloomberg, Masayoshi Son salah satu dari anak dari pendiri SoftBank pernah bergabung dengan komite IKN bersama dengan Pangeran Mohammed Bon Zayed dari Abu Dhabi dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. 

Menurut Bambang tahap awal pembangunan IKN memang masih akan didanai oleh APBN namun pihaknya sekarang ini terus aktif berbicara dengan para investor lokal maupun asing yang berminat untuk terlibat.

"Secara keseluruhan, sejauh ini sudah ada sekitar 100 investor yang menunjukkan minat, dari itu sekitar 60 memberikan surat permohonan bahwa mereka berminat dan sekarang kami berbicara serius dengan 25 di antara mereka."

"Mudah-mudahan di tahun 2024, kami sudah bisa menunjukkan kepada mereka yang belum yakin untuk datang dan melakukan investasi di sini."

"Kami sekarang mencoba meyakinkan investor bahwa ini bukan proyek jangka pendek atau jangka menengah namun proyek jangka panjang, kita bicara rentang waktu 20-25 tahun."

Ekonomi dari lembaga INDEF Rizal Taufikurahman, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan terpengaruh dengan perlamabatan ekonomi global.

"Menurut perkiraan kita pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di tingkat 4,8 persen di tahun 2023 turun dari 5,1 persen di tahun 2022," kata Rizal kepada ABC Indonesia.

Melihat kondisi ekonomi yang belum mapan, INDEF pernah mengeluarkan laporan di tahun 2019 yang mendesak agar proyek IKN ditinjau kembali. 

"Dana pembangunan IKN kan berasal dari APBN pada awalnya dan menurunnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan negara," katanya.

Selain itu menurutnya dampak dari pandemi COVID masih dirasakan.

"Lapangan kerja juga masih turun. Investasi tinggi namun di sektor tertentu saja, sektor pertambangan," kata Rizal.

"Kami memandang kalaulah IKN tetap berjalan kelanjutan dari proyek ini tidak akan maksimal."Tantangan baru: tahun jelang pemilu

Masalah lain yang dilihat oleh Rizal  di tahun 2023 ini adalah di Indonesia tahun di mana suhu politik akan meningkat menjelang pemilihan presiden tahun 2024.

"Di tahun politik sudah lumrah bagi para investor ketika sudah memasuki tahun politik sering kali menunda investasi," katanya.

Diakui oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono jika pertanyaan yang paling banyak diajukan para investor adalah terkait pemilihan umum dan presiden di tahun 2024.

"Ini pertanyaan paling populer yang dipertanyakan oleh para investor. Memang sudah pasti akan ada pengaruh keadaan politik terhadap keadaan ekonomi," kata Bambang.

"Namun yang harus dilihat oleh investor adalah mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang bakal didapat bila terlibat dalam proyek seperti ini."

Menurutnya, pembangunan IKN juga sudah memiliki kepastian karena sudah memiliki undang-undang yang mendapatkan dukungan 93 persen dari anggota DPR, sehingga sulit jika harus diubah.Bagaimana menanggapi kritikan soal lingkungan?

Sejak Indonesia mengumumkan akan memindahkan ibu kota baru, sejumlah organisasi pegiat lingkungan telah menyoroti potensi 'bencana ekologi' di Kalimantan

Yohana Tiko, direktur eksekutif Walhi di Kalimantan Timur juga sepakat dengan hal ini dan mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta.

"Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru tidak didasari dengan pertimbangan apa yang sudah terjadi di sini," katanya.

"Alasan pemindahan adalah untuk menyelamatkan Jakarta yang menurut laporan 30-50 tahun lagi akan tenggelam."

"Namun di Kalimantan Timur sendiri sudah penuh dengan bencana ekologi, sudah penuh dengan konflik agraria dan itu tidak pernah diselesaikan," katanya.

Bambang mengatakan IKN sudah melakukan beberapa program lain seperti usaha penanaman pohon kembali sebagian kawasan.

"Kami sedang mempersiapkan persemaian untuk memasok 1,5 juta pohon setiap tahun sehingga kami bisa menanam kembali di beberapa daerah yang sekarang ini masih menjadi hutan produksi," katanya.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dunia Hari Ini: Warga Yahudi Australia Terpukul Dengar Pengakuan Politisi