Menbudpar Minta Polisi Menindak

Senin, 07 Desember 2009 – 01:15 WIB
Salah satu adegan dalam 'Balibo Five'. Foto: Screentrek.com.

JAKARTA - Polemik terkait penayangan film Balibo Five di tanah air memanasMenteri Budaya dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik belakangan meminta polisi menangkap siapa saja yang bertanggung jawab atas pemutaran film kontroversial itu di Indonesia.

"Sudah jelas film itu telah dilarang oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk diputar di Indonesia

BACA JUGA: Jika Polisi-Jaksa Ogah, Masyarakat yang Nilai

Maka seharusnya tidak boleh ada pemutaran film tersebut," tegas Jero, saat ditemui di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di JCC, Minggu (6/12).

Film yang bercerita mengenai penembakan lima wartawan Australia oleh personel TNI di Timor Timur itu telah dilarang diputar dalam Jiffest 2009
Namun, komunitas Utan Kayu telah memutar film itu Kamis (3/12) lalu

BACA JUGA: 4 Jurus Aktivis DPD Berantas Korupsi

Penonton pun membludak hingga harus diputar dua sesi
Rencananya, film tersebut akan diputar di Teater Salihara, Jakarta, pada 11 Desember mendatang.

Jero mengatakan, karena pemutaran film itu dilarang, polisi seharusnya bertindak lebih represif

BACA JUGA: KPK Lebih Bisa Dipercaya

"Semestinya polisi proaktif, LSF telah melarang film tersebut," tuturnya.

Menurut Jero, film Balibo Five sangat melukai harga diri bangsaFilm tersebut menceritakan bahwa lima wartawan Australia ditembak mati secara sengaja oleh personel TNIPemerintah menyatakan bahwa saat itu terjadi kekacauan di tengah perangAda kelompok Fretilin dan pertikaian kelompok di Timor TimurTetapi katanya, TNI menjadi kambing hitam atas kematian para pencari berita tersebut.

"Itu kan mencemarkan TNI, negaraTak sesuaiItu kan versi produser dari AustraliaSedangkan kita dengan Timor Leste juga telah sepakat lewat Komisi Kebenaran dan Persahabatan, bahwa pemerintah Indonesia dan Timor Leste tidak lagi melihat dan meninggalkan masa lalu," paparnya.

Jero menolak bahwa pelarangan pemutaran film itu merupakan kemunduran demokrasiMenurut dia, kepentingan negara paling tinggi dan diutamakan meskipun mengorbankan kelompok, individu, atau demokrasi itu sendiri"Semua harus mengalah untuk kepentingan negara," katanya.

Seminggu sejak film tersebut dirilis di Australia awal tahun ini, Polisi Federal Australia (AFP) mengumumkan akan membuka lagi kasus dugaan kejahatan perang tersebutMenurut pemerintah Australia, lima wartawan itu (Gary Cunningham, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Tony Stewart dan Brian Peters) diduga dieksekusi oleh pasukan khusus TNI pada Oktober 1975Tujuannya agar mereka tak menyiarkan secara detail invasi Indonesia atas Timor Timur.

Sebaliknya, Indonesia menyatakan kasus Balibo telah selesaiPemerintah jauh-jauh hari menyatakan tak ada pembunuhanLima wartawan itu tewas dalam baku tembak antara TNI dan tentara pro-kemerdekaan Timor TimurKasus Balibo bagi Indonesia telah ditutup, karena rawan memicu ketegangan dengan negara tetangga(zul/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... RPP Penyadapan Bakal Lindungi Koruptor


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler