Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, hasil Doha sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan khususnya di negara berkembang serta untuk mencegah proliferasi proteksionisme yang justru semakin memperparah krisis ekonomi global
“Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Cairns ini adalah pertemuan informal di tingkat menteri pertama sejak Davos dan merupakan awal yang baik untuk kembali berunding sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di antara negara anggota World Trade Organization (WTO),” ungkap dia, Kamis (11/6).
Dikatakan, hasil perundingan di sektor pertanian merupakan salah satu syarat terciptanya sistem perdagangan multilateral yang adil dan seimbang
BACA JUGA: Bank Syariah Perlu Peran Ulama
Sektor pertanian merupakan sektor paling distortif dimana negara maju masih memberikan subsidi dalam jumlah yang sangat besar kepada petaninya.“Hal ini mengakibatkan komoditi pertanian dari negara berkembang tidak bisa bersaing di pasar internasional sehingga merugikan para petani kecil dan miskin di negara berkembang,” jelas Mendag.
Sebagai putaran pembangunan, terangnya, Deklarasi Doha mengamanatkan untuk menempatkan kepentingan pembangunan negara berkembang sebagai sentral seluruh elemen perundingan.
Dijelaskan, melalui mekanisme special and differential treatment (S&D) yang merupakan bagian integral Putaran Doha, negara berkembang dapat menyesuaikan besaran subsidi pertanian dan pembukaan pasar domestik sesuai dengan tingkat dan kebutuhan pembangunannya.
“Esensinya adalah Indonesia diperbolehkan menerapkan program subsidi yang sekarang dilakukan seperti subsidi pupuk, benih dan pembangunan irigasi,” lanjutnya.
Menyadari arti penting hasil Doha bagi pembangunan nasional, Indonesia selama ini selalu menunjukkan komitmen untuk mendorong penyelesaian perundingan melalui partisipasi aktif dan konstruktif
BACA JUGA: Pertamina Ngaku Sanggup Kelola Cepu
BACA JUGA: DPR Desak Izin Exxon Dicabut
(cha/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... 26 Perusahaan Penerbangan Terancam Bangkrut
Redaktur : Tim Redaksi