JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto kembali mengumpulkan para kepala daerah di JakartaDi hadapan para gubernur, bupati dan walikota, Mendagri menegaskan bahwa kini tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah untuk menolak menjalankan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
BACA JUGA: Kejakgung Siap Gandeng Interpol
Alasannya, PNPM adalah program pro rakyat dan persoalan dana pun sudah tidak menjadi masalah
BACA JUGA: Angky Camaro Meninggal Dunia
Workshop tersebut diikuti gubernur dan bupati/walikota serta pejabat terkaitBACA JUGA: Marcella Zalianty Segera Bebas
Ini untuk kepentingan rakyatJadi keliru untuk menolaknya," tegas Mardiyanto.Menurutnya, beberapa waktu lalu memang ada daerah yang menolak PNPMMendagri mengaku bisa memahami jika kepala daerah tidak menjalankan PNPM karena pos anggarannya belum masuk APBD sehingga sulit menganggarkan dana pendamping di APBD masing-masing.
Namun kini, lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, tidak selayaknya kepala daerah menolak pelaksanaan PNPMSebab, waktu persiapan dan penganggaran dana pendamping dari APBD sudah tidak lagi menjadi ada masalah.
"Jadi kita ingatkan bahwa program ini untuk rakyatSaya kira tidak ada lagi kepala daerah yang menolakProgram PNPM ini untuk rakyatJadi sangat naif kalau untuk rakyat ditolak," tandasnya
Di hadapan para kepala daerah dan pejabat terkait yang ikut workshop tersebut Mendagri juga menyebutkan, dalam pelaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 7,294 triliun, yang berasal dari APBN sebesar Rp 6,98 trilun dan dari APBD kabupaten/kota sebagai dana pendamping sebesar Rp 1,37 triliun
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 665,4 milar melalui dana dekonsentrasi di 32 provinsi untuk pembiayaan tenaga fasilitator dan operasional satker provinsiDipaparkannya, PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk 4.371 kecamatan di 364 kabupaten.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Falun Gong, Menlu Bantah Didikte Tiongkok
Redaktur : Tim Redaksi