Salah seorang peserta rakor, Ketua KPUD Provinsi Sumut, Irham Buana Nasution kepada JPNN, Minggu (24/1) menceritakan, sebagian besar KPUD yang hadir di rakor mengakui, untuk di tingkat pusat ada garansi dari Gamawan Fauzi mengenai kepastian anggaran
BACA JUGA: KPU juga Tak Larang Pjs Maju Pilkada
Komitmen Gamawan dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) mendagri yang diterbitkan pada 17 Desember 2009 itu, mengenai kewajiban pemda menyiapkan alokasi anggaran pilkada
“Yang muncul justru pemerintah kabupaten/kota beranggapan pilkada itu bukan even nasional sehingga dianggap tidak penting
BACA JUGA: KPK Jangan Terjebak UU Perbankan
Mereka setengah hati untuk menyiapkan anggaran,” kata IrhamBACA JUGA: Satgas Anti-Mafia Harus Telisik Usulan SP3 Korupsi KBRI
“Mendagri harus memberikan sanksi yang tegas bagi pemerintah daerah yang tidak menyediakan anggaran dan yang menyediakan anggaran tapi kurangPemberian sanksi perlu agar pemda benar-benar melaksanakan surat mendagri,” ujar Irham.Agar lebih mendapat kepastian lagi, KPUD Sumut sendiri akan segera bertemu dengan Gubernur Sumut Syamsul dan jajaran Muspida dari 22 kabupaten/kota di Sumut yang akan pilkada tahun ini(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nusakambangan Kekurangan Napi
Redaktur : Soetomo Samsu