JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diminta segera mencopot Satono, Bupati Lampung Timur, Provinsi Lampung yang kini menjadi terdakwa perkara korupsi dana APBD tahun 2007Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Azwar Hadi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (5/1).
"Kita menanyakan ke Kemendagri, kenapa Bupati (Satono) belum dinonaktifkan
BACA JUGA: Rumah Penampungan TKI Digerebek
Padahal dia (Satono) sudah dua kali disidang tapi tetap belum nonaktif," ujar Azwar usai menemui Kasubdit Pejabat Negara Wilayah III Kemendagri, Sukoco.Dipaparkannya, Satono duduk di kursi terdakwa pada 20 Desember 2010 silam
BACA JUGA: Divonis 18 Tahun, Langsung Diterima
"Hari ini sidang ketiga," sambung Azwar yang dalam kesempatan itu didampingi sejumlah anggota DPRD Lampung Timur.Menurut politisi Golkar itu, masyarakat Lampung Timur menjadi resah dan selalu menanyakan masih aktifnya Satono sebagai Bupati
BACA JUGA: PNS 10 Tahun, Boleh Poligami
Dari hasil pertemuan dengan pihak Kemendagri, Azwar mengungkapkan bahwa surat penonaktifan Satono masih diprosesDari informasi yang diterima Azwar dari Sukoco, keterlambatan penonaktifan itu lantaran surat usulan penonaktifan Satono yang dikirim Gubernur Lampung baru masuk ke Kemendagri tiga hari lalu.
"Tapi surat (usulan penonaktifan) sudah naik ke Menteri, tapi belum dikirimkan," ucapnya"Mudah-mudahan dalam waktu empat sampai lima hari ini sudah selesai," sambungnya.
Sebelumnya, Satono menjadi tersangka korupsi APBD tahun 2007 dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 109 miliarKasus itu ditangani oleh Polda Lampung.
Terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi yang ditanya soal masih aktifnya Satono sebagai Bupati Lampung Timur mengungkapkan, dirinya memang masih menunggu usulan resmi"Kalau sudah ada resmi dari pengadilan ke kita dan daerah ada usulan ya kita prosesKalau bupati (penonaktifannya) kan ada usulan dari gubernurSampai sekarang belum ada (usulan penonaktifan) untuk Lampung Timur," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Ungkap Korupsi, Kejati Diberi Monyet
Redaktur : Tim Redaksi