JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)Langkah evaluasi ini menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR Alex Litay yang mengatakan kampus yang berpusat di Jatinangor, Jabar, itu ditutup saja karena alumninya sudah membludak.
"Saya sudah mengatakan ke Bu Sekjen (Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, red), sudah saatnya mengevaluasi," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (4/10)
BACA JUGA: Sanksi Pungutan di Sekolah tak Jelas
Hanya saja, evaluasi yang dimaksud tidak menyangkut perlu tidaknya IPDN ditutup
Gamawan mengatakan, tahun depan kemungkinan sudah ada hasil evaluasi dimaksud
BACA JUGA: Komite Sekolah Harus Diperkuat
Dikaitkan dengan masa moratorium penerimaan CPNS, sementara lulusan IPDN tetap otomatis menjadi PNS, Gamawan mengatakan, jika dilihat per kabupaten/kota, sebenarnya jumlahnya tidak banyak
"Jika sekali lulusan jumlahnya 1000, berarti per daerah tidak sampai dua orang, karena jumlah daerah 524," kata Gamawan.
Sebelumnya, Alex Litay mendesak pemerintah mengevaluasi kembali keberadaan IPDN
BACA JUGA: Mendiknas: Madrasah Ambruk Tanggung Jawab Kemenag
"Pemerintah jangan bersikap tidak adilMasa lulusan ikatan dinas masih bisa diterima CPNS selama moratoriumPadahal banyak lulusan ikatan dinas seperti IPDN hanya menambah-nambah jumlah aparatur di daerah saja," kata Alex Litaay saat Komisi II DPR raker dengan Menpan-RB EE Mangindaan, Senin (3/10).Dia mencontohkan, lulusan IPDN di daerah-daerah banyak yang ditempatkan pada kantor kelurahan dan kecamatanPadahal di kantor lurah dan camat itu pekerjaan sedikit, pegawainya banyak.
"Daripada overlaping, kenapa IPDN distop saja duluDi daerah, lulusan IPDN sudah kebanyakan dan hanya menambah pegawai yang nganggur saja," kritiknya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Daerah Terpencil, 150 Ribu Sekolah Rusak Berat
Redaktur : Tim Redaksi