jpnn.com - JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat tempat prostitusi di apartemen menuai pro dan kontra banyak kalangan.
Menanggapi itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku kementeriannya tidak dapat ikut campur dengan keinginan Basuki yang akrab disapa Ahok itu. Karena itu termasuk hak gubernur dalam otonomi daerah. Karenanya, Tjahjo hanya mengingatkan Ahok tetap mendengar pendapat pihak lain.
BACA JUGA: Mendagri Ingatkan Ahok Jangan Sembarangan
"Setiap gubernur, kepala daerah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum dan masyarakat harus memperhatikan, mencermati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi momentumnya harus dilihat secara komprehensif," ujar Tjahjo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (30/4).
Tjahjo menganggap prostitusi adalah masalah yang kompleks di setiap daerah. Oleh karena itu, sambungnya, Ahok juga harus meminta pendapat tokoh-tokoh di daerah sebelum menjalankan keputusannya. Terutama dari DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
BACA JUGA: Ketua Fraksi PPP DPRD DKI: Lulung Masih Saksi
"Apakah kalau dilokalisasi pasti tidak tumbuh di tempat lain? Saya kira Pak Gubernur pasti akan mendengar pendapat-pendapat lainnya. Pokoknya semua daerah sebelum mengambil keputusan menyangkut kepentingan masyarakat harus menyerap berbagai aspirasi masyarkat," imbuh Tjahjo. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Mantan Sekretaris Komisi E DPRD Bantah Terlibat Kasus UPS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lulung Digarap Bareskrim, PPP Anggap Wajar
Redaktur : Tim Redaksi