Mendagri Kejar Opini WTP

JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi berupaya agar kementrian yang dia pimpin mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementrian Dalam Negeri yang sudah disampaikan ke BPK pada 10 Nopember 2009.

Dalam rangka mengejar target tersebut, Gamawan menyerahkan rencana aksi menuju opini WTP kepada Ketua BPK Hadi Purnomo di gedung BPK, Jakarta, Selasa (16/2)Gamawan menjelaskan, rencana aksi itu antara lain menyetorkan dan menutup rekening dana penunjang pembinaan (DPP) atau biasa disebut upah pungut pajak sebesar Rp95,7 miliar ke kas negara, beberapa hari setelah dirinya menjadi mendagri.

Langkah itu, sambung Gamawan, diikuti dengan penerbitan surat edaran ke daerah agar tidak lagi mengirim DPP ke rekening mendagri

BACA JUGA: 57 Daerah Belum Selesaikan RTRW

“Selain itu, mengupayakan percepatan ketentuan yang mengukur PNPB dengan menerbitkan PP Nomor 17 Thun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementrian Dalam Negeri,” beber Gamawan.

Dia membeberkan 12 rencana aksi, antara lain dengan perbaikan pengelolaan keuangan di KemendagriHal ini sudah ada peningkatan, yakni penyerapan dana 2009 sebesar 86 persen, meningkat dibanding 2008 sebesar 83,03 persen, serta 2007 sebesar 72,11 persen.

“Hal ini disebabkan kuatnya pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2009,” urai Gamawan.

Menanggapi target Gamawan, Ketua BPK Hadi Purnomo tidak berani memastikan bahwa opini yang akan diberikan ke kemendagri pada 2010 ini adalah WTP

BACA JUGA: Fee BPD, SBY Diminta Turun Tangan

“Yang penting sudah ada actionYa mudah-mudahan, paling tidak tahun depan sudah bisa WTP,” ulas Hadi

BACA JUGA: BPK Tegaskan Honor Muspida Halal

(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... MA Bebaskan Pengacara Kasus Kayu