Mendagri Serahkan Pamong Award 2008

JAKARTA – Sebanyak 22 birokrat dari tingkat pusat hingga kelurahan/desa meraih penghargaan Pamong Award 2008Pamong Award 2008 diserahkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dalam Temu Nasional Pamong 2008 di Jakarta

BACA JUGA: Indonesia Perlu Bangun Stockpile Batubara

di Jakarta, Selasa (18/11) malam.

Pamong Award merupakan bentuk penghargaan yang diprakarsai para alumni sekolah pamong baik dari APDN, IIP, STPDN maupun IPDN yang kini tergabung dalam Forum Komunikasi Purna Praja (FKPP)Beberapa birokrat penerima Pamong Award 2008 diantaranya adalah pejabat eselon I pemerintahan pusat seperti Sekretaris Wapres Tursandi Alwi dan Sekjen Depdagri Diah Anggraeni

BACA JUGA: Aturan Migas Belum Sinkron

Selain itu, penerima among Award juga dari kalangan kepala daerah baik Gubernur maupun bupati/walikota.

Untuk kategori Gubernur, penerima pamong Award 2008 adalah Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry SarundajangSedangkan untuk kategori bupati, penerimanya adalah Bupati Baru Andi Muhammad Rum, Bupati Minahasa Selatan RM Luntungan, Bupati Tanjung Jabung Timur Abdullah Hich serta  Bupati Halmahera Utara Hien Namotemo.

Untuk kategori walikota, penerimanya antara lain Walikota Sibolga Sahat P Panggabean, Walikota Ternate Syamsir Andili, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah dan Walikota Banjar Baru Rudy Resnawan.

FKPP juga memberikan penghargaan khusus untuk akademisi yang selama ini konsen pada masalah pemerintahan

BACA JUGA: 27 Ribu Buruh Indonesia di Korsel

Penerimanya adalah Miftah Thoha, guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada.

Mendagri Mardiyanto saat menyampaikan kata sambutan pada penyerahan Pamong Award menyatakan apresiasinya atas keberadaan dan kiprah FKPP“Dengan tetap berkumpul, saya harapkan tetap memberi rekomendasi dan kontribusi bagi almamaternyaSaya juga akan gunakan (masukan FKPP) untuk proyeksi ke depan bagi pemerintahan secara umum,” tandasnya.

Tak lupa Mardiyanto menegaskan bahwa keberadaan sekolah pamong milik Depdagri yang kini dilebur dan berganti nama menjadi IIP itu telah melewati perjalanan panajag, termasuk saat Indonesia memasuki masa-masa sulit akibat pergolakan politik maupun pemberontakan“Apapun, lembaga pendidikan pamong harus dipertahankan,” ujar Mardiyanto.

Sementara Ketua FKPP Asmin Safari Lubis mencetuskan perlunya suatu aturan yang mengatur profesi pamong praja sebagai penyelenggara pemerintahan di setiap tingkatan“Ini untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan nilai-nilai kepamongprajaan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik,” cetusnya.(sam/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia-Korsel, Sepakat Lindungi Buruh Migran