jpnn.com, JAKARTA - Banyak kalangan termasuk dari para wakil rakyat di Senayan menolak kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy yang akan menerapkan sekolah lima hari dengan durasi 8 jam per hari.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, Muhadjir mengatakan, kebijakan sekolah lima hari merupakan salah satu implementasi dari misi presiden bahwa perlu ada penguatan pendidikan karakter (PPK).
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, Pendidikan Agama Bakal Dihapus di Kelas
"Dosa besar bila saya harus membunuh Madrasah Diniyah dengan kebijakan sekolah lima hari. Tidak ada niat saya seperti itu," kata Muhadjir dalam raker Komisi X DPR RI, Selasa (13/6).
Dia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena presiden meminta agar pendidikan karakter di SD sampai SMP harus diperbanyak yaitu 70 persen. Sebagai pembantu presiden, Muhadjir mengaku harus melaksanakannya.
BACA JUGA: Mendikbud Tegaskan Sekolah Lima Hari Tidak Wajib
"Tapi saya tidak mau juga bersandar kepada presiden. Kalau kebijakan saya ini tidak sesuai dengan misi presiden, itu jadi tanggung jawab pribadi," terangnya.
Muhadjir menjamin, Madrasah Diniyah tidak akan dikorbankan. Bahkan akan diperkuat posisinya dengan kebijakan sekolah lima hari. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari, Bukan Berarti Siswa 8 Jam di Kelas, tapi...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi X DPR Minta Sekolah Lima Hari Jangan Diterapkan Menyeluruh
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad