jpnn.com - NATUNA - Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver China yang mengerahkan nelayan mereka mengeruk hasil laut di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
Iya… Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berencana menggeser nelayan di wilayah Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya sekitar 6.000 nelayan.
BACA JUGA: Jokowi Kirim Sinyal Tegas ke Tiongkok, Ini Pujian dari Kang Akom
“Daripada orang lain yang main di sini,” ujar Jokowi saat berkunjung ke Natuna baru-baru ini seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).
Kemudian, Jokowi mengarahkan supaya ada pembangunan pembangkit listrik di Natuna. Ini karena Natuna kaya akan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi.
BACA JUGA: Bu Retno Pastikan Keselamatan WNI Sandera Abu Sayyaf Jadi Prioritas
“Natuna akan diprogramkan listrik 50 megawatt, tapi akan bertahap,” ujar Menko Polhukam Luhut Panjaitan.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, dalam rapat kemarin ia memaparkan sejumlah potensi ekonomi dan pariwisata di Natuna. Namun, kata dia, potensi tersebut sulit dimaksimalkan karena minimnya sarana dan infrastruktur.
BACA JUGA: Andrinof Muncul Lagi di Istana, Ada Apa Ya?
Untuk itu, Nurdin mengajukan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Natuna. Dan usulan ini, kata Nurdin, mendapat respon positif dari Presiden Jokowi. Presiden berencana menggelar rapat lanjutan untuk membahas hal tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD Natuna Setuju Rencana Presiden Jokowi di Natuna
“Gubernur dan Bupati Natuna akan hadir dalam rapat lanjutan itu,” ujar Nurdin, kemarin.
Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna tersebut merupakan agenda yang sangat dinanti. Sebab pihaknya bisa menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang dihadapi Natuna.
Baca juga: Pak Presiden! Gimana Nasib Nelayan Natuna, Jika 6 Ribu Nelayan Jawa Masuk
Menurut dia, masalah kedaulatan di Natuna merupakan persoalan serius yang mesti mendapat perhatian dari pusat. Termasuk masalah illegal fishing yang sampai saat ini masih marak terjadi di Natuna.
Selain itu, Natuna juga masih menghadapi persoalan minimnya ketersediaan listrik, sarana umum seperti jalan, jaringan komunikasi, transportasi laut, udara, dan seretnya pasokan kebutuhan pokok.
“Persoalan ini sangat mendesak di daerah perbatasan, supaya bisa diprioritaskan. Tentu prioritas lain adalah pertanian dan perkebunan,” kata Hamid. (bp/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Pihak yang Bermain dalam Kasus Saipul Jamil
Redaktur : Tim Redaksi