JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono seolah ingin menepis berbagai anggapan yang menuding pemerintah terlalu bersikap lunak terhadap Malaysia terkait pelanggaran perbatasan laut di Ambalat oleh Tentara Laut Diraja MalaysiaDalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (8/6), Menhan melontarkan sebuah gagasan yang diyakini mampu membuat ciut nyali Malaysia.
Menhan menyatakan gagasannya tentang pembatasan investasi dan perdagangan Malaysia di Indonesia
BACA JUGA: JK Prihatin RUU Keperawatan Terbengkalai
Menurutnya, langkah tersebut bisa ditempuh kalau Malaysia masih terus melanggar kedaulatan NKRI terutama dalam kasus Ambalat“Saya minta pihak Departemen Perdagangan melakukan penghitungan tentang untung ruginya bila kebijakan itu jadi ditempuh,’’ ucap Menhan dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu dan dihadiri pula oleh Panglima TNI Jendral Djoko Santoso beserta tiga kepala staf TNI
BACA JUGA: Menneg LH Desak PT Indojaya Bayar Ganti Rugi
Meski demikian Menhan juga menegaskan bahwa dalam kasus Ambalat pemerintah tetap mengedepankan upaya diplomasi
BACA JUGA: RS Omni Internasional Mengaku Diancam
“Apalagi kalau sampai menembak duluanKalau sampai itu terjadi, justu malah merugikan upaya diplomasi yang sedang dilakukan Departemen Luar NegeriJika Indonesia sampai terpancing hingga melancarkan tembakan ke kapal-kapal perang Malaysia, maka (Indonesia) akan disalahkan oleh internasional," tandasnya.
Lebih lanjut Mehan juga mengatakan, jika Indonesia memulai insiden terlebih dulu di dengan menembak Kapal Malaysia di Ambalat maka hal itu juga akan mengecilkan peluang Indonesia jika kasus Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional‘’Mereka (Malaysia) menunggu kesabaran kita, makanya kita jangan terpancingMari kita lakukan diplomasi dan Deplu sudah tingkatkan diplomasi,’’ tegasnya.
Pada kesempatan itu Mehan justru menuding Malaysia sengaja memperlambat perundingan soal AmbalatSebab, negeri jiran itu cenderung gonta-ganti tim perunding untuk mengulur waktuMalaysia, kata Menhan, sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghindari pembicaraan masalah-masalah yang substansial(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR : Tangkap Dokter yang Tangani Prita
Redaktur : Tim Redaksi