Menkeu Dinilai Tidak Transparan

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis menilai, rencana pembelian pesawat kepresiden oleh pemerintah tidak transparanMenteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan perincian detil, termasuk jenis pesawat yang akan dibeli

BACA JUGA: Satgas Belum Temukan Markus di KPK

Meski diakui, pembelian itu disetujui DPR.

“Secara prinsip kita setuju, tapi saya pertanyakan soal transparansinya, karena ketika Menteri Keuangan menyampaikan tidak menjelaskan berapa total harga dan jenis pesawatnyaMemang disebut boeing,” kata Harry di sela-sela diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) menurut Harry, seharusnya dalam pengelolaan keuangan termasuk rencana pembelian pesawat kepresidenan memenuhi dua Kriteria.  Kriteria yang pertama adalah keterbukaan atau transparansi dan pertanggungjawaban (accountability)

BACA JUGA: KPPU Minta Aturan Asuransi TKI Dicabut

“Dalam sisi ini saya kira transparansinya masih lemah dan perlu kita perbaiki ke depan,” katanya legislator asal Partai Golkar itu.

Menurut Harry, DPR menyetujui pembelian pesawat itu dengan alasan presiden belum memiliki pesawatSelama ini kata dia, presiden menyewa pesawat yang harganya jauh lebih mahal bila dimiliki sendiri

BACA JUGA: Askes Tetap Kelola Jamkesmas

“Lalu argumen membeli lebih murah dari pada menyewa, kemudian presiden sebagai simbol negara, itu tidak ada masalah,” katanya.

Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober 2009 Menteri Keuangan (Menkeu) mengirimkan surat untuk pengadaan pesawatMeskipun belum mengajukan harga total namun pemerintah sudah meminta persetujuan pembayaran uang muka Rp 200 miliar(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dokter Specialis Ada di Perbatasan