Menkeu Segera Mereformasi Pengadilan Pajak

JAKARTA--Selain memberikan sanksi tegas dan penonaktifan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus Gayus Tambunan, Pengadilan Pajak yang ditengarai menjadi pintu masuk permainan GT juga segera dievaluasi total oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
      
Pada wartawan, Rabu (14/4), usai memimpin rapat pimpinan di Kementrian Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pengadilan pajak akan direformasi, baik secara sistem maupun secara manajemenHal ini agar seluruh aktifitas di pengadilan pajak yang menimbulkan kecurigaan banyak pihak terjadi penyalahgunaan kewenangan bisa ditransparankan kepada publik.
      
''Apalagi gedungnya masih satu halaman sama Kemenkeu dan tanggungjawab kita secara sekretariat

BACA JUGA: Produk Toyota Bermasalah Lagi

Saya sudah perintahkan, setiap sudut di Pengadilan Pajak untuk segera dipasang kamera CCTVJadi bisa dilakukan deteksi misalnya ada transaksi yang bawa koper  atau plastik bawa uang

BACA JUGA: Dirut PLN Segera Dialog dengan Gubernur Sumut

Paling tidak, meski langkah kecil namun deteksi bisa mengawasi lebih diniSangat memalukan kalau transaksi justru terjadi di gedung itu,'' jelas Sri Mulyani.
      
Bukan hanya memasang CCTV disetiap sudut ruangan pengadilan pajak, Sri Mulyani pun memerintahkan pergantian seluruh satpam yang selama ini bertugas di gedung yang berada persis di belakang kantornya tersebut.''Kita akan sempitkan aktifitas transaksi yang tidak baik

BACA JUGA: BPK Segera Audit Ditjen Pajak

Saya sudah minta untuk ganti seluruh satpam disana, jadi kita akan mulai dengan suatu sistem penerimaan tamu yang baikKita tegakkan aturan baru dan sistem baruJadi pembersihan kita lakukan menyeluruh dan mulai dari awal,'' katanya.
      
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu akan melakukan pembicaraan serius dengan melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi YudicialHal ini untuk mereformasi penetapan dan posisi hakim,panitera dan berbagai pihak lainnya di pengadilan pajak.''Secepatnya, kita akan kerjasama dengan MA dan KY untuk melihat sisi-sisi kerawanan di pengadilan pajak.

Seperti posisi penetapan majelis kehormatan di pengadilan pajak dan unsurnyaSelain itu, kami akan coba mempercepat sistem manajemen kasus dan database yang jelas di pengadilan pajakKarena dalam setahun, ada 12 ribu kasus, namun yang terhandle hanya sekitar 4.500 kasus saja,'' kata Sri Mulyani.Dengan perbandingan yang tidak seimbang antara laporan kasus dengan penyelesaian kasus, maka Kemenkeu nantinya bersama dengan MA dan KY kata Sri Mulyani, akan mencoba membentuk sistem penyelesaian kasus yang lebih transparans dan terhindar dari kerawanan.
      
''Seperti waktu penyelesaian yang lama, itu rawan kasus dalam prosedurnyaIni yang kita akan evaluasiSaya sudah minta Sekjen untuk buat estimasi pemenuhan anggaranSehingga tidak ada alasan kasus tidak bisa diselesaikan karena administrasi yang tidak baik,'' tegas Sri Mulyani.Selain itu, untuk lebih transparan dalam penerimaan laporan kasus di lingkungan Kemenkeu, Sri Mulyani mengatakan bahwa lembaganya telah melakukan tukar pikiran dengan KPK dan Irjen Kemenkeu, untuk segera dilakukan sebuah mekanisme pengaduan yang lebih transparan dan kredibel.
      
''Jadi begitu ada deteksi bisa langsung kita prosesKita akan buka melalui media sms,email,hotmail,surat atau laporan langsungKomisi Pengawas Perpajakan (KPP) dua hari yang lalu sudah buka mekanisme pengaduan dan sudah menerima 20 laporanIni akan segera kita lakukan reaksi cepatKarena percuma juga, kalau laporan banyak namun tindak lanjutnya bertahun-tahun,'' kata Sri Mulyani.Berbagai usaha ini katanya, merupakan bukti bahwa Kemenkeu sangat menyambut baik keinginan dari publik, agar dilakukan pembersihan menyeluruh dan pengawasan internal yang lebih tegas.''Karena ini dukungan publik, maka kami memenuhi berbagai tuntutan tersebut,''katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Datang Bersama Hatta, Ani Tetap Ditolak