jpnn.com - JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi uring-uringan. Pasalnya, permintaannya kepada Bawaslu RI untuk laporan keterlibatan PNS dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu belum juga direspon.
"Saya sudah berkali-kali minta kepada Bawaslu, siapa saja PNS yang terlibat dalam kasus pelanggaran Pilkada. Sampai hari ini tidak ada responnya," ungkap Yuddy kepada JPNN, Sabtu (2/1).
BACA JUGA: 135 Kasus Warnai Pilkada Bengkulu
Dia menyebutkan rekapitulasi laporan pelanggaran yang dilakukan PNS harus dilaporkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB tidak bisa mengambil tindakan apa-apa tanpa laporan tersebut.
"Kurang apalagi upaya saya untuk meminta laporannya. Sudah lebih dari tiga kali saya minta, tapi laporannya belum masuk juga," ucapnya.
BACA JUGA: Pelanggaran Terbukti Ada, DPRD Provinsi Beri Rekomendasi MK
Bila kemudian muncul informasi KemenPAN-RB sengaja membiarkan PNS yang terlibat pelanggaran Pilkada, Menteri Yuddy menegaskan, hal itu tidak benar. Sebab, bolanya sekarang ada di Bawaslu.
"Bawaslu tugasnya melaporkan data yang otentik. KemenPAN-RB yang akan menindaklanjuti laporannya dengan memberikan sanksi sedang sampai berat. Jadi kami mohon Bawaslu segera melaporkan hasil investigasinya agar saya juga bisa ambil tindakan cepat," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Bamsoet Khawatir Papa Novanto Disikat Kejagung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: 2016, Lima Hal Ini Membuat Golkar Makin Kelam
Redaktur : Tim Redaksi