JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono memastikan Partai Golkar masih menjadi bagian partai pendukung pemerintahMenurutnya, perbedaan pendapat yang terjadi di parlemen merupakan bagian berdemokrasi dan bukan berarti telah terjadi pengingkaran.
"Kalau saya bicara partai, selama ini tidak ada pengingkaran
BACA JUGA: Marzuki Sarankan Koalisi Pahami Kontrak
Isunya satu tapi pendapatnya boleh berbedaBACA JUGA: Saksi Korupsi Wako Tomohon Cabut Kesaksian di BAP
Itulah yang terjadi," kata Agung kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/3).Pernyataan Agung ini terkait dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi kondisi koalisi yang terkadang tidak sepaham dengan kebijakan Pemerintah
Menurut Agung, perlu komunikasi yang intensif lagi antara pemerintah dengan partai koalisi
BACA JUGA: Mendagri Bela Gubernur Jatim soal Larangan Ahmadiyah
Termasuk bertemunya Presiden SBY selaku ketua koalisi dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal BakrieHal ini dinilai penting, untuk kembali merapatkan barisan partai koalisi dan mencari penyebab terjadinya perbedaan pendapat akhir-akhir ini."Sebaiknya ada seperti itu untuk kita lihat, apa yang kurang selama setahun ini dalam mengambil keputusanSah-sah saja jika ada pemikiran untuk dikomunikasikan, karena tidak ada niat untuk bubarTapi semata-mata Setgab ini ingin berkinerja baik," katanya
Tidak jalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan partai koalisi, kata Agung pula tidak semata kesalahan partai koalisiUntuk itulah, langkah Presiden SBY mengundang partai koalisi, dinilai sebagai langkah yang baik guna mencari jalan keluar terbaik.
"Kan Presiden ingin mengundang partai koalisi, saya kira itu hal yang baikAgar tidak ada yang terjadi seperti kemarin, misalnya dengan voting, tapi diselesaikan dengan biasa saja,’’ katanya
Mengenai ancaman resuffle kabinet khususnya menteri-menteri dari Partai Golkar, Agung menyerahkan sepenuhnya kepada SBY karena hak preogratifnyaNamun Golkar optimis tidak akan terdepak dari barisan pembantu Presiden, karena selama ini Golkar tetap berada di jajaran partai koalisi pemerintah.
"Saya kira Golkar diposisikan tidak berbeda pendapat, tapi cukup membantuKalau posisi reshufle itu kami serahkan kepada PresidenSaya bekerja sepenuh hati, tidak cukup alasan untuk mendepak (saya),’’ kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar dan PKS Merasa Tak Melanggar Kontrak Politik
Redaktur : Tim Redaksi