jpnn.com - JAKARTA - Masalah praktik perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) kepada awak buah kapal (ABK) asal Myanmar di Benjina Kepulauan Aru, Maluku memang belum tuntas.
Kini, PBR berulah lagi. Perusahaan kapal eks asing milik Thailand yang beroperasi di Indonesia itu masih saja beroperasi. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut izinnya.
BACA JUGA: Megawati Sudah Tak Suka dengan Koalisi...
Kapal eks asing yang dimiliki PT PBR itu memang banyak yang bermasalah. Pasalnya, mereka memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) yang sudah kedaluwarsa.
"Intinya kami telah mencabut izin SIPI dan SIKPI izin tangkapnya PBR. Dan memang banyak izin mereka yang sudah kedaluwarsa, tapi masih beroperasi," beber Susi di kantornya, Rabu (8/4) petang.
BACA JUGA: Saud Tambatua Jabat Danlantamal XI Merauke
Tak mau kalah, bos maskapai Susi Air ini meminta dukungan para menteri saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo agar hasil tangkapan PBR disita sepenuhnya. Denga begitu, mereka tidak berkutik dan berbuat seenaknya di Indonesia.
"Ini sudah kejahatan yang luar biasa dan tadi saya minta dalam rapat terbatas kemarin dengan presiden, Menko, Menkopolhukam dan Polri, untuk menyegel hasil perikanan PT PBR dan semua kapal yang ada di Benjina milik PT PBR. Kami perintahkan seperti itu," ungkap menteri yang terlihat jarang pakai make up ini. (chi/jpnn)
BACA JUGA: INACA: Negara Mana yang Akan Terima Pesawat Indonesia?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eksekusi Mati Freddy Budiman Buka Peluang Dipercepat, Ini Penyebabnya
Redaktur : Tim Redaksi