jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pasalnya, dengan adanya perppu maka pemerintah dapat dengan segera membubarkan sebuah ormas yang nyata-nyata anti Pancasila dan NKRI
BACA JUGA: Perppu Ormas Membuka Peluang Tindakan Sewenang-wenang
"Jadi UU Nomor 17/2013 tidak menganut asas kontralius actus, artinya pembuat undang-undang tidak bisa sertamerta membatalkan (surat keterangan terdaftar sebuah ormas atau badan hukum ormas,red) yang nyata-nyata menentang Pancasila dan keutuhan NKRI," ujar Boni di Jakarta.
Kekurangan dalam UU Nomor 17/2013 tersebut kata Boni, terjawab dengan kehadiran Perppu Nomor 2/2017.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo: Iya Penting tapi Apa Mendesak?
Pemerintah kini memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas yang dinilai anti Pancasila dan NKRI.
Menurut Boni, kebutuhan perppu mendesak untuk segera diadakan karena menyangkut Pancasila dan keutuhan NKRI. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan NKRI.
BACA JUGA: Perppu Ormas, HNW: Sangat Pasal Karet
"Saya menyambut positif karena mampu menjawab urgensi dari kondisi yang ada saat ini," pungkas Boni.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Hargai Kewenangan DPR Bahas Perppu
Redaktur & Reporter : Ken Girsang