JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memberi catatan kritis terhadap penegakan hukum selama 2011Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu justru merasa menjadi korban penegakan hukum di Indonesia yang masih tebang pilih.
Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum menunjukkan komitmen pada prinsip hukum yang berkeadilan
BACA JUGA: Marzuki Dituding Tak Paham Usulan HMP
"Penegakan hukum masih bersikap tebang pilih dan menjadi alat kekuasaan belaka," kata Tjahjo saat memberi sambutan pada paparan Catatan Akhir Tahun 2011 Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP di Jakarta, Rabu (28/12).Menurut Tajhjo, banyak kader PDIP di eksekutif maupun legislatif yang menjadi korban penegakan hukum yang tebang pilih
Demikian pula dengan kader PDIP di di legislatif yang dipidana
BACA JUGA: Putusan PN Kuatkan Posisi Amelia Yani di PPRN
Sebut saja kader banteng yang dipidana terkait kasus cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS) BI tahun 2004 yang dimenangi Miranda GultomKarenanya, PDIP berharap penegakan hukum di Indonesia di masa mendatang tak lagi tebang pilih
BACA JUGA: Kantongi Putusan Sela, Lily Makin Yakin Hadapi Muhaimin
PDIP pun meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi penegak hukum lainnya untuk menuntaskan kasus-kasus besar.Pada kesempatan sama, Ketua DPD PDIP Bidang Hukum dan HAM, Trimedya Panjaitan, menyebut empat kasus besar itu adalah dugaan korupsi bailout Century, Mafia Pajak, cek pelawat pemilihan DGS BI, serta kasus NazaruddinTrimedya berharap KPK periode saat ini bisa lebih galak ketimbang periode sebelumnya.
"Karena empat pimpinan KPK yang kita pilih kemarin itu tidak menanggung beban masa laluKami minta KPK periode saat ini berani dan konsisten untuk mengungkap kasus-kasus besar itu," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan MPR Sarankan Kapolri Minta Maaf
Redaktur : Tim Redaksi