Merpati Terancam Batal Jadi Perintis

JAKARTA- Keinginan Kementerian BUMN supaya Merpati Nusantara Airlines (Merpati) fokus menggarap wilayah Indonesia timur terancam gagalPasalnya, Merpati bakal kekurangan pesawat jika kasusnya dengan Xian Aircraft Industry Co

BACA JUGA: Menneg BUMN: BI Terlambat

Ltd Tiongkok terkatung-katung.
 
"Kita harapkan kasus itu segera selesaiSebab, kalau pesawatnya tidak jadi datang, ya Merpati akan kehilangan kesempatan melayani jalur perintis," ujar Menhub Jusman Syafii Djamal akhir pekan lalu.
 
Sebelumnya, Merpati meneken kontrak pembelian 15 pesawat MA-60 buatan Xian Aircraft Industry Co

BACA JUGA: Kebijakan Ekonomi Tidak Tepat, Kesengsaraan Meningkat

LtdTiongkok untuk melayani penerbangan perintis.
 
Menhub menegaskan, pemerintah tidak mungkin menunda rencana penerbangan perintis yang saat ini difokuskan di wilayah Indonesia timur

BACA JUGA: Pasar Modern Hambat UMKM

Apalagi, hanya karena kasus antara Merpati dan XianRute-rute perintis itu diharapkan bisa menjangkau 200 kabupaten dan kota"Kalau Merpati tidak sanggup, ya akan diserahkan ke swastaJalur itu tidak mungkin menunggu atau dibiarkan kosong," tuturnya.
 
Bagi Merpati, lanjut Menhub, wilayah Indonesia timur merupakan orientasi utama untuk mendulang pemasukanSebelumnya, sebagai langkah efisiensi, Merpati memensiun dini ribuan karyawanKantor pusatnya juga dipindahkan dari Jakarta ke Makassar"Kita berharap Merpati tidak kehilangan kesempatan untuk melayani jalur perintis," ungkapnya.
 
Kontrak pembelian 15 pesawat MA-60 senilai USD 232,4 juta atau sekitar Rp 2 triliun diteken pada 7 Juni 2006Sebagai bagian dari transaksi, Merpati lebih dulu menyewa dua pesawat selama 24 bulan sejak 30 Januari 2007 dengan tarif USD 70 ribu per bulan per unitBelakangan, Depkeu selaku pemegang saham (wakil pemerintah) menilai, jika kontrak dilaksanakan, utang Merpati bisa membengkak
 
Jumlah order pesawat dinilai terlalu banyakXian mendesak agar Merpati menerima 13 pesawat lainKarena alasan keuangan, Merpati hanya akan mengambil tujuh unitXian menolak dan berencana menggugat Rp 1 triliun sebagai bentuk wanprestasi"Merpati bilang itu sesuai anggarannyaKarena itu, mereka minta apakah boleh dikurangi menjadi 7 sajaDi sinilah masalahnya," tutur Menhub.
 
Menurut Menhub, pencarian solusi itu tidak hanya penting bagi Merpati, tetapi juga pemerintahSebab, kalau Merpati tidak bisa bayar, pemerintah RI harus menanggungKedubes Tiongkok dan pemerintah Indonesia telah membentuk tim negosiator untuk memfasilitasi"Prinsipnya, kita hormati kontrak, tapi tidak boleh membuat Merpati bangkrut," jelasnya(wir/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Depkeu Ubah Tarif BM