JAKARTA - Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri, menyatakan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa keberadaan dan berjangkitnya mafia anggaran sudah sistemikRonald mengibaratkan praktik mafia anggaran ibarat sebuah mesin
BACA JUGA: Elit Terima Manfaat, Imbasnya ke Masyarakat
"Mesin bisa kita pahami dalam segala bentuk dan modus, entah itu forum-forum rapat, korespondensi, briefing, lobby dan lain-lain," kata Ronald di Jakarta, Sabtu (20/8)
BACA JUGA: Tak Semestinya Mantan Panitera MK jadi Tersangka
Karenanya, praktik mafia anggaran cenderung kian subur dan langgeng"Mulai dari anggota DPR, bukan hanya pada keanggotaan DPR periode sekarang dengan adanya kasus Nazaruddin, tetapi sejak DPR periode lalu
BACA JUGA: Polri Tetapkan Tersangka Baru Kasus Surat MK
Ada juga aparat pemerintah pusat maupun daerah, hingga sektor swasta," bebernya.Ia menambahkan, mesin mafia anggaran tersebut memang sanggup membungkus rapi dan erat praktik kotor ituBahkan jika terungkap satu pihak saja, mesin itu masih bisa dimanfaatkan oleh jaringan mafia anggaran lainnya.
"Oleh karena itu, pelan-pelan mesin inilah yang coba dipreteli, untuk kemudian dirangkai kembali dan dilumasi dengan komponen yang lebih akrab dan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas konflik kepentingan," kata Ronald(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK : DPR Sering Intervensi Kasus
Redaktur : Tim Redaksi