jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang mengatakan, semua pihak mulai dari masyarakat sebagai pemilih, partai pengusung serta pemerintah, melakukan evaluasi agar perilaku koruptif kepala daerah dapat diminimalisir.
"Saya kira ini menjadi sebuah momentum bersama untuk muhasabah diri, untuk melihat apa yang salah," kata dia dalam diskusi Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).
BACA JUGA: Ada 434 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Prestasi Apa Ini?
Akmal meminta semua pihak juga melakukan upaya untuk menghilangkan dan meminimalisir praktik korupsi kepala daerah. Dia mengatakan, maraknya penangkapan kepala daerah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi.
"Kami berharap ada awareness tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat," katanya.
BACA JUGA: Pemberian WTP tak Menjamin Bebas Korupsi
Akmal mengingatkan masyarakat jangan sembarangan dalam memilih calon kepala daerah. Masyarakat bisa melakukan penelusuran rekam jejak calon kepala daerahnya.
"Mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah," kata Akmal.
BACA JUGA: Caleg Gerindra Terjerat Kasus Korupsi Alkes RSUD Pidie Jaya
Lebih jauh dia menyatakan semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggung jawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.
"Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab masyarakat pemilih, partai pengusung, pemerintah," jelas Akmal. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Kepala Dinas Kehutanan Lebak Dijebloskan ke Rutan
Redaktur : Tim Redaksi