Minta DPR Turun Tangan, Soal Deadlock Pembahasan Biaya Haji

JAKARTA - Kebuntuan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara
Panja Komisi VIII dengan Kementerian Agama yang terus berlarut-larut membuat kalangan politisi prihatinSalah satunya Fraksi PPP yang
notabene berada di dua sisi kepentingan antara DPR atau Kemenag yang dipimpin sang Ketua Umum PPP sendiri, Suryadharma Ali

BACA JUGA: Hendarman Tantang Yusril Debat di Pengadilan

Kemarin mereka secara terbuka meminta pimpinan DPR agar ikut turun tangan mencarikan solusi“Fraksi PPP mengharapkan segera ditetapkan standarisasi penggunaan
dana optimalisasi biaya haji

BACA JUGA: Posisi Yusril di PBB Aman

Tapi ini kan Panja BPIH dan Kemenag sama-sama memiliki hitungan sendiriSaya sebenarnya berharap pimpinan DPR bisa turun tangan untuk ikut mencarikan solusi,” kata poitisi PPP yang juga anggota Komisi VIII DPR Zainut Tauhid Sa’adi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Zainut, sikap proaktif dari pimpinan DPR sangat penting mengingat hasil akhir mengenai BPIH sudah semakin mendesak untuk diputuskan

BACA JUGA: MK Kuatkan Hasil Pemilukada Kota Dumai

Bagaimanapun jika sebuah kebuntuan terjadi, ungkapya, pimpinan DPR dimungkinkan untuk menfasilitasi sebuah pertemuan lobi antara pimpinan fraksi dengan pemerintah

“Saya hanya mengingatkan, batas waktu pengumuman BPIH ke masyarakat sudah semakin mendesak dan sudah sangat terlambatSebagai catatan tahun lalu BPIH diumumkan pada 9 Juni 2009,” paparnyaDia berpendapat, selama ini semangat menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji  oleh Panja BPIH DPR memang sudah sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakatNamun demikian jika dilakukan tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan justru akan membahayakan program penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri.

Sebagai anggota komisi VIII Zainut memaparkan, perbedaan harga yang diajukan oleh Kementerian Agama dan Panja DPR untuk pemondokan di Makkah yang menjadi pangkal utama terjadinya dead-lock misalnya, sangat jauh dari standar perhitungan akuntansi publikDalam poin itu pemerintah mengajukan harga 3.000 SR (Saudi Arabia Riyals), sedangkan DPR mengajukan harga 2500 SR.

Sedikit membela rasionalisasi versi Kemenag, menurut Zainut, harga 3.000 SR yang diajukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan harga riil di pasaranDimana daftar harga untuk tahun ini sudah 3.331 SR
untuk ring I  (1-2 km dari Masjidil Haram), sedangkan harga rata-rata di ring II ( 2 – 4 km dari Masjidil Haram) sebesar 2.552 SR.

“Ini artinya kalau DPR menetapkan harga 2.500 akan terjadi ketimpangan nilai subsidi yang sangat lebar yaitu terhadap ring I mendapat subsidi sebesar 881 SR sementara ring II hanya mendapat subsidi 52 SR,” paparnya.

Ketua DPP PPP ini terus terang mengaku prihatin dengan kengototan sejumlah pihak terkait biaya haji sehingga sampai menyebabkan
deadlockMenurutnya hal ini ke depan justru dapat mengurangi kredibilitas DPR karena dianggap tidak sensitif terhadap tuntutan
masyarakat yang ingin segera mendapatkan kepastian mengenai berapa besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

“Janganlah seolah-olah ingin memperjuangkan jamaah haji tetapi
kenyataannya justru merugikan jamaah hajiSaya kira masyarakat sudah cukup cerdas untuk membedakan mana yang benar-benar membela
kepentingan jamaah dengan yang hanya mengatasnamakan jamaah,” pungkasnya(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sengketa Pemilukada Mangarai Barat Ditolak MK