jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto meminta pemerintah gencarkan operasi pasar untuk menanggulangi kekosongan persediaan minyak goreng di berbagai daerah.
Mulyanto menyebut kebijakan pemerintah tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng belum efektif karena tidak diikuti dengan persediaan yang cukup.
BACA JUGA: Suami Selingkuh, Sudarmi Sewa Eskavator, Kades: Enggak Bisa
Di beberapa tempat, bahkan dilaporkan persediaan minyak goreng kosong selama beberapa hari.
"Artinya ada pihak yang sengaja tidak mau mematuhi kebijakan pemerintah dengan cara menahan stok. Produsen minyak goreng tidak berkenan melepas persediaan minyak karena harga jual dinilai kurang menguntungkan," ujar Mulyanto, Jumat (4/2).
BACA JUGA: Minyak Goreng Langka, YLKI Layangkan Petisi Usut Tuntas Kartel
Dia menegaskan agar pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan operasi pasar di berbagai tempat dan memberi sanksi tegas kepada produsen nakal yang tidak patuh pada kebijakan.
Lebih lanjut, Mulyanto meminta pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan satu harga dan persediaan minyak goreng aman.
BACA JUGA: Polisi Beramai-ramai Belajar Bahasa Inggris, Ada Apa?
"Menteri Koordinator Bidang Perekonoman dan Menteri Perdagangan harus turun tangan mengatasi masalah ini."
"Keduanya jangan sekadar membuat kebijakan, tetapi harus dapat memastikan diterapkannya kebijakan tersebut di pasar," ujar Mulyanto.
Selain itu, dia mengimbau pemerintah wajib melaksanakan operasi pasar.
Hal itu untuk memastikan seluruh daerah menjalankan kebijakan satu harga dan pasokan minyak goreng aman.
"Ketika sudah diumumkan harga turun dan ternyata barangnya tidak ada, ini, kan, repot. Jangan sampai terkesan di masyarakat pernyataan menteri hanya PHP," ujar anggota Komisi VII itu. (mcr28/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembunuh Prajurit TNI Masih Buron, Letjen I Nyoman Keluarkan Ultimatum
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu