JAKARTA - Mahkamah Kontitusi (MK) didesak untuk segera menuntaskan persidangan judicial review atas pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Alasannya, permohonan uji materi itu terkait langsung dengan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK.
Alvon Kurnia Palma dari Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menjadi tim advokasi UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan, permohonan judicial review atas UU KPK itu diajukan ke MK pada 20 Desember 2010
BACA JUGA: Susno Tak Merasa jadi Tumbal
Persidangan perdana atas permohonan itu digelar pada 19 Janraui 2011BACA JUGA: Soal Jaminan Sosial, Mega Lebih Peduli Ketimbang SBY
"Rentang persidangannya terlalu lama," ucap Alvon di gedung MK, Kamis (24/3)."Sampai saat ini belum ada kejelasan kapan sidang lanjutan digelar," ucapnya.
Menurut Alvon, permohonan uji materi pasal 34 UU KPK tersebut sangat berkaitan dengan Keppres Nomor 129/P Tahun 2010 tentang pengangkatan Busyro Muqoddas sebagai suatu keputusan pejabat tata usaha negara (beschiking), yang notabene sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara, memiliki limitasi waktu pengajuan
Alvon bahkan mengaku merasa diping-pong oleh petugas MK saat menanyakan kelanjutan persidangan uji materi UU KPK itu
BACA JUGA: Terbukti Korupsi, Susno Diganjar 3,5 Tahun Penjara
Ia pun mempertanyakan konsistensi MK yang selama ini dikenal mampu mengawal prinsip persidangan murah dan cepatSebab, permohonan yang proses persidangannya lama tak hanya uji materi UU KPK saja"Ada juga judicial review UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Perkebunan," ungkapnya.
Karenanya Alvon meminta MK segera menggelat persidangan lanjutan atas uji materi UU KPK"Jangan hanya karena alasan banyak sidang Pemilukada yang menabng dibatasiJangan ada anggapan anak tiri dan anak kandung lah dalam proses persidangan," pintanya.
Seperti diketahui, pemohon dalam gugatan tersebut adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekjen TII Teten Masduki, Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, Ardisal dan Feri AmsariPara penggugat berpendapat bahwa sesuai UU KPK, pimpnan terpilih menjabat selama empat tahunNamun dalam proses seleksi di DPR, pimpinan KPK terpilih yang menggantikan Antasari Azhar hanya menjabat hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK periode saat ini.(kyd/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Akui Kesulitan Cokok Tukang Teror
Redaktur : Tim Redaksi