JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Profesor Hasbullah Thabrany menilai ada yang aneh dengan alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) antara Pansus RUU BPJS DPR dengan pemerintahHasbullah justru melihat kesan Presiden SBY enggan merealisasikan RUU BPJS.
"Kenyataan itu tergolong aneh karena Presiden SBY terkesan tidak mau merealisasikan RUU BPJS
BACA JUGA: Terbukti Korupsi, Susno Diganjar 3,5 Tahun Penjara
Padahal SBY dikenal lebih memiliki sisi intelektual yang tinggi," kata Hasbullah Thabrany di sela-sela diskusi bertema "Kebijakan Fiskal Dalam Sistem Jaminan Sosial" di ruang Fraksi PKS, gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (24/3).Sikap pemerintah saat ini terhadap pembahasan RUU BPJS, lanjut Hasbullah, sangat bertolak belakang dengan sikap Megawati ketika menjadi Presiden RI
BACA JUGA: Polri Akui Kesulitan Cokok Tukang Teror
"Dalam proses pembuatan SJSN, Megawati selalu menanyakan progres undang-undang itu," ulas Hasbullah.Keberadaan RUU BPJS, kata Hasbullah, sesungguhnya lahir karena amanat dari UU SJSN
BACA JUGA: Mabes Polri Hentikan Kasus Silet
Makanya pemerintahan SBY enggan menuntaskannya," tandasnyaLebih lanjut Hasbullah menegaskan, UU SJSN memang penting untuk masyarakat bila dikaitkan dengan hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraanTermasuk di antaranya adalah jaminan pensiun yang didapatkan PNS
Hasbullah menilai hal itu sebagai salah satu bentuk ketidakadilan di masyarakat"Sumber gaji PNS uang rakyat, kalau PNS mendapatkan pensiun, mengapa rakyat Indonesia non-PNS tidak?" sergahnya.
"Rasa ketidakadilan itulah yang diberantas melalui RUU BPJS dan UU SJSN karena dalam RUU BPJS ada klausul seluruh rakyat akan memperoleh hak untuk jaminan pensiun dari negara," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Persilakan Wacana Amandemen V UUD Bergulir
Redaktur : Tim Redaksi