MK Putuskan SJSN Tetap Tarik Iuran

JAKARTA – Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tetap dilaksanakan dengan sistem asuransi yang memungut iuran dari para pesertanyaKepastian itu didapat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang digugat Maemunah, Sugiarto, Sri Linda Yanti, Rohayati Ketaren, Yunus, Tutut Herlina, Wilem Englebert, Marlo Sitompul, Dominggus Oktavianus, Salamuddin

BACA JUGA: Kabag di Kejari Cibinong Tertangkap Basah oleh KPK

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim, Mahfud MD membacakan putusan di ruang sidang gedung MK, Senin (21/11).

Dalam pertimbangan mahkamah, sistem jaminan sosial ini justru mengimplemtasikan Pasal 34 ayat (2) untuk mengembangkan sistem jaminan sosial; bagi seluruh rakyat dan memberdayakan golongan lemah sesuai martabat kemanusiaan.

UU SJSN ini telah menetapkan pilihan dalam bentuk asuransi sosial yang didanai oleh premi maupun melalui bantuan sosial  yang dananya diperoleh dari pendapatan pajak“Mahkamah berpendapat UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945,”ujar hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

BACA JUGA: Jasa Bidan Jampersal Naik jadi Rp 570 Ribu

Mengenai iuran asuransi, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta dan tidak semua dibebankan pada negaraPemerintah hanya membiayai peserta yang tidak mampu membayar iuran, karena itulah sistem ini sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan.

Sementara saat ditemui usai sidang, Juru Bicara MK Akil Mochtar menjelaskan, UUD 1945 mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tapi tidak mewajibkan untuk menganut sistem jaminan sosial tertentu

BACA JUGA: Dana Jamkesmas dan Jampersal Dilarang Masuk APBD

Menurutnya, Pasal 34 ayat (2) hanya menentukan kriteria konstitusional yang mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh rakyat sesuai harkat kemanusiaan.

“Karena itu sistem apapun yang dipilih dalam pengembangan sistem jaminan sosial tetap konstitusioanal sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu,” kata Akil.

Untuk diketahui, para penggugat  meminta MK membatalkan Pasal 17 UU SJSN yang mengatur iuran kepesertaan jaminan sosialMenurut mereka, kewajiban untuk membayar iuran jaminan sosial adalah kewajiban negara karena itu, jika memungut iuran dari masyarakat maka negara menegasikan kewajibannya untuk menjamin hak asasi warga negaranyaHal itu melanggar hak konstitusional pemohon atas kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 UUD 1945(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Sekjen Deplu jadi Tersangka Korupsi Lagi