jpnn.com - JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut bahwa International Monetary Fund (IMF) menggambarkan perekonomian Indonesia berada di titik terang saat dunia dilanda kegelapan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih di atas 5 persen dengan inflasi yang relatif terkendali.
BACA JUGA: Respons Gubernur Khofifah Saat Temukan Harga Telur dan Beras Naik di Pasar Baru Gresik
"IMF mengibaratkan sebagai titik terang saat dunia dilanda kegelapan."
"Ini sebuah apresiasi sekaligus tantangan untuk bekerja lebih keras dan dengan semangat gotong royong," ujar Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (17/10).
BACA JUGA: Resesi Global Mengancam, Pemerintah Harus Bersikap Serius
Sebelumnya pandangan senada juga dikemukakan mantan panglima TNI tersebut pada sebuah diskusi bersama sejumlah pemimpin redaksi dan pimpinan media, terkait capaian kinerja pemerintah 2022, di Jakarta, Jumat (14/10).
Moeldoko mengatakan untuk mengendalikan inflasi pemerintah melakukan semua yang bisa dilakukan.
BACA JUGA: Gonjang-ganjing Isu Resesi Ekonomi Global, Kemenkeu Tegaskan Posisi Indonesia
Mulai dari sinergi kebijakan moneter dengan fiskal, mempertahankan dan bahkan menambah anggaran subsidi, hingga menggunakan anggaran untuk memberikan bantuan sosial demi mempertahankan daya beli masyarakat.
"Hasilnya terlihat, inflasi Indonesia masih lebih ringan atau moderat dibandingkan banyak negara lain," katanya.
Moeldoko menyebut pemerintah juga memperkuat fondasi perekonomian melalui penguatan produk dalam negeri, termasuk di dalamnya produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Antara lain melalui belanja wajib minimal 40 persen untuk produk UMKM dan mendorong UMKM mendaftarkan produknya ke e-Katalog pemerintah.
"Dengan demikian produk UMKM bisa terserap oleh belanja pemerintah dan menciptakan multiplier effect yang lebih besar," katanya.
Moeldoko lebih lanjut menyampaikan upaya dan pencapaian kinerja pemerintah dalam mengatasi ancaman krisis energi.
Menurutnya, pemerintah terus bekerja mencari peluang untuk meningkatkan produksi lifting migas agar target produksi satu juta barel minyak per hari (bph) dan gas 12 miliar kaki kubik (bscfd) pada 2030 bisa terwujud.
Pemerintah terus mencari sumber minyak dengan harga kompetitif guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, secara paralel juga mendukung transisi menuju energi hijau serta pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri.
Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam penerbitan peraturan terkait transisi energi.
Di antaranya Perpres Nomor 112/2022 untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan.
Kemudian, Inpres Nomor 7/2022 tentang Penggunaan KBLBB Sebagai Kendaraan Dinas Operasional.
Moeldoko juga menyinggung penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah.
Antara lain, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan.
Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan miskin ekstrem, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi listrik dan LPG.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan jaring pengaman sosial Covid-19.
Sedangkan peningkatan pendapatan dilakukan melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan, transfer asset lahan sarana produksi dan ternak, serta akses modal dan pasar.
Pemerintah juga melakukan pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan mengatasi masalah bantalan sosial yang tak tepat sasaran.
Di antaranya melalui perbaikan dan pembaruan data setiap bulan serta menyusun data sasaran.
Berbagai upaya yang dilakukan telah menurunkan angka kemiskinan.
Data menunjukkan angka kemiskinan turun dari 9,71 persen menjadi 9,54 persen atau 26,16 juta orang pada Maret 2022.
Sementara kemiskinan ekstrem pada 21 September 2022 turun menjadi 3,79 persen atau 1,38 juta orang dari sebelumnya berada di angka 4 persen.
Moeldoko dalam pemaparannya juga menyinggung terkait penanganan korupsi.
Menurutnya pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut mampu mencegah kemahalan harga barang dan jasa hingga 10-15 persen.
"Selain itu juga terjadi efiesiensi belanja pemerintah," katanya.
Moeldoko mengingatkan soal tantangan ke depan.
Dia mengatakan Indonesia menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti, krisis finansial, krisis pangan, krisis energi, dan krisis akibat perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia juga akan memasuki tahun politik yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Percepat Realisasi APBD-Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang